Sekda Bali: APIP Harus Jadi Garda Depan Pencegahan Korupsi
KataBali.com – DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (12/11/2026).
Dewa Made Indra mengapresiasi pendampingan dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah tidak hanya memahami aturan, tetapi juga melakukan langkah nyata untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum.
“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan melakukan aksi nyata untuk mencegah semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, penguatan APIP menjadi salah satu pembahasan utama. BPKP Bali mendorong perubahan pola pengawasan dari sekadar pemeriksaan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.
Koordinator Pengawasan BPKP Bali, Rustam, menyebut keberhasilan APIP harus diukur dari kemampuan mengidentifikasi akar masalah, menghasilkan rekomendasi berkualitas, serta memastikan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Plt. Inspektur II Kemendagri Yudawan Roswinardo menegaskan APIP harus menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi melalui penguatan independensi, kompetensi auditor, dan dukungan anggaran.
Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyoroti tiga area rawan korupsi di pemerintah daerah, yakni pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Ia meminta pengawasan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mampu mendeteksi konflik kepentingan, penyimpangan anggaran, pengaturan penyedia, hingga potensi kerugian keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak cukup diukur melalui capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), tetapi harus terlihat dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah se-Bali diharapkan memperkuat sinergi dan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mencegah penyimpangan, serta memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.hb
