Sekda Bali: Integritas Pejabat Pengadaan Jadi Kunci Cegah Korupsi
KataBali.com – DENPASAR – Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan belanja anggaran, tetapi instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, kompetensi dan integritas pejabat pengadaan harus berjalan beriringan.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Luh Ayu Aryani, pada Rakernas dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dewa Made Indra menegaskan, pengadaan pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Terlebih, sektor ini memiliki risiko penyimpangan pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran dan serah terima barang.
“Sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” demikian penegasan Sekda dalam sambutannya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan kompetensi SDM, penguatan kelembagaan pengadaan, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi sistem pengadaan berbasis elektronik. Profesionalisme juga harus diimbangi kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Sekda berharap IFPI menjadi wadah penguatan kapasitas dan integritas pejabat fungsional pengadaan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan.
Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan anggota agar tidak hanya memahami regulasi, tetapi konsisten menerapkannya dalam pekerjaan. Sementara Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap Rakernas menghasilkan program kerja yang realistis dan bermanfaat bagi peningkatan profesionalisme anggota.
Rakernas dan Seminar Nasional IFPI berlangsung selama dua hari, dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPW IFPI Bali, DI Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus memperingati HUT ke-3 DPW IFPI Bali. hb
