HUT Repdem ke 20, Repdem Bali Sorot Kebijakan Pertahankan Subsidi OJOL, Tunda Kenaikan PPN dan Kasus Penembakan oleh Oknum Polisi
KataBali.com – Denpasar – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan organisasi Sayap PDI Perjuangan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 20, Hari ini Selasa, tanggal 3 Desember 2024.
Acara HUT Repdem ke 20 tahun diadakan di salah satu tempat ngopi di Denpasar 3 Desember 2024 tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Bali, Anak Agung Ayu Triyana Tira . Juga dihadiri Sekretaris DPD Repdem Provinsi Bali Desta Kumara yang juga DPRD Tabanan, Ketua DPC Repdem Tabanan beserta jajaran, Ketua DPC Repdem Badung Jro Widhi, serta jajaran pengurus DPD Repdem Provinsi Bali juga DPC Repdem Kabupaten Kota se-Bali.
Selain merayakan Ultah Repdem ke 20 juga ada kegiatan Diskusi dan FGD dan juga beberapa statement.
Dalam sambutan Ketua Repdem Bali AA Ayu Triyana Tira mengatakan bahwa momentum Ultah ini tepat untuk mentransformasi gerakan tanpa harus kehilangan roh dan jati diri organisasi.
“Repdem sebagai organisasi berlatar belakang aktivis yang militan progresif, berpihak kepada kepentingan rakyat jelata, “ katanya.
Selain itu dalam momentum tersebut ada beberapa hal yang disoroti yakni terkait wacana subsidi BBM untuk Ojol Ojek on line, yang akan dicabut yang dianggap pemerintah itu kegiaan bisnis, juga bahas terkait kenaikan PPN 12 persen serta penembakan oleh oknum anggota Polri yang marak akhir-akhir ini.
Dalam sambutannya Anak Agung Ayu Triyana Tira, di usia 20 tahun ini Repdem usia seperti remaja dan harus semakin menunjukkan eksistensinya untuk membela kepentingan rakyat, baik itu advokasi hukum atau social maupun aksi aksi serta kritis terhadap kebijakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin atau terpinggirkan atau kebijakan yang tidak memenuhi rasa keadilan social.
Repdem minta pemerintah OJOL tetap mendapat subsidi Pemerintah karena masuk usaha mikro
Menurut Tira dalam statement nya keberpihakan Repdem kepada Ojol yang keberatan atas tak bolehnya menggunakan pertalite lagi, itu dirasa kurang memenuhi keadilan terhadap hak rakyat kecil khususnya penghasilan kecil.
“Wacana Ojol Tersisih dari BBM Subsidi, ini menunjukkan kebijakan yang tidak berpihakan pada kegiatan kecil dan mikro. Bagaimana dikatakan rakyat sejahtera manakala jejaring sosial melalui pekerjaan OJOL ini, tidak menambah penghasilan rakyat kecil malah kebijakan kurang tepat, membuat pekerja OJOL berkurang penghasilan. Karena ini menyangkut 4 juta OJOL ini adalah bagian dari solusi ketika masyarakat susah cari kerjaan, kalau dikategorikan masuk kerja wilayah mikro yang pendapatan tidak lebih dari 3,5jt per bulan, dan Repdem meminta pemerintah OJOL adalah bagian jejaring sosial yang harus diselamatkan menyangkut kehidupan orang banyak,“ menurut wanita yang akrab dipanggil Gek Tira.
Terkait kenaikan PPN, Repdem bersikap kurang tepat untuk saat ini
Tentang kenaikan PPN merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan saat melakukan transaksi jual beli yang termasuk dalam objek BKP (Barang Kena Pajak) atau Jasa Kena Pajak (JKP). dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025, Menurut Tira dirasa kurang tepat dan tidak melihat kondisi dalam negeri.
“Ketika rakyat dan pelaku usaha ekonomi paska menghadapi Covid serta baru recovery dari Covid dan juga menghadapi krisis global perlu pemerintah berpihak pada ketahanan pelaku ekonomi local, perlu toleransi dan memahami terhadap kondisi ekonomi saat ini, “ terang wanita dari Puri Carang Sari.
Repdem minta aparat kepolisian professional dan transparan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu
Dan kejadian penembakan oleh oknum polisi yang akhir ini marak disoroti publik yakni pekan lalu, seorang siswa SMK di Semarang tewas ditembak polisi. Kurang dari 24 jam setelah kejadian tersebut, polisi juga menembak mati warga di Bangka Belitung. Dua hari sebelumnya, terjadi polisi tembak polisi di Solok Selatan. Teranyar, seorang polisi membunuh ibu kandungnya di Cileungsi, Jawa Barat.
Terkait kejadian tersebut Repdem Bali minta penegakan hukum harus berlaku kepada semua warga tidak pandang bulu siapa itu dan meminta Kepolisian memastikan bahwa meskipun pelaku merupakan anggota Polri, proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan, terang Tira yang juga aktivis 98 ini.
Acara HUT Repdem ke 20 tersebut juga mengundang sayap partai lainnya Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI) Bali, Agus Pande Widura, beserta jajaran DPD BMI Provinsi Bali, Ketua Bamusi Bali, Eko Bayu Saputra. tm
