OJK dan Pemprov Nilai Pertanian Prioritas Utama Pembangunan Bali
KataBali.com -Denpasar – Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Bali Rony Ukurta Barus mengatakan,OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) menilai sektor pertanian, kelautan dan perikanan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Bali.
“Kami mendorong seluruh TPAKD di Bali memaksimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah, melalui percepatan dan kemudahan akses permodalan khususnya para petani dan nelayan yaitu program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP),” kata Rony, dalam kegiatan Sangkep Sangkep Kelompok Tani dan Nelayan se-Provinsi Bali Tahun 2024 di Kantor OJK Provinsi Bali, Denpasar (22/10),digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
Rony menyebut, melalui program K/PSP diharapkan meningkatkan produksi pertanian sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Bali, dan turut menciptakan kemandirian pangan di wilayah Bali.
Sangkep diikuti pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan se-Provinsi Bali memberikan pengenalan produk pembiayaan pertanian yaitu Kredit Alsintan oleh BPD Bali, Program Closeloop Cluster Pertanian dari Bank Mandiri, program Ekspor Produk Pertanian oleh BNI, pengenalan peran Perusda Bali, serta sharing session budidaya pisang cavendish oleh PT Nusantara Segar Abadi.
Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Sang Ayu Sri Wahyuni mengatakan,salah satu permasalahan mendasar dihadapi petani mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan maupun pengembangan usahanya adalah permodalan.
“ Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik melalui pengembangan skema program kredit seperti KUR, kredit prioritas sektor pertanian, kredit usaha alsintan serta penguatan keuangan mikro agribisnis,” jelas Sang Ayu Sri Wahyuni.Ia meapresiasi kegiatan ini sehingga petani lebih mencermati dan memahami jenis-jenis pembiayaan perbankan.Diharapkan petani terhindar dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Melalui sinergi OJK dengan Pemerintahan Daerah melalui TPAKD, diharapkan dapat mendukung Ekosistem Industri Jasa Keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan. Nn