Soal Pendamping Capres Jokowi, Rapimnas Partai Hanura Masih Alot
KataBali.com – Hingga kini Partai Hanura masih belum secara tranpasaran menyampaikan siapa figur yang akan mendampingi Capres Joko Widodo di Pilpres 2019 dan masih fokus pada pembahasan kreteria yang ideal yang dianggap layak diusung sebagai calon wakil presiden.
Salah satu agenda penting dalam Rapimnas Partai Hanura adalah sikap partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu pada Pilpres 2019.
Sekretaris Steering Committe Rapimnas I Partai Hanura Fauzi H Amro menjelaskan, saat ini sidang komisi masing berlangsung mengagendakan pengukuhan Capres Jokowi tahun 2019
“Selama ini, kita melihat pernyatan dukungan kepada Jokowi tidak dimasukkan secara tertulis atau bukan merupakan surat keputusan,” jelasnya usai konferensi pers di The Stone Hotel Kuta, Bali, Sabtu (5/8/2017)
Karenanya, dalam Rapimnas I ini, diharapkan sesuai hasil Munas sebelumnya dan Rapimnas di Bali ini, ada keinginan besar agar dukungan kepada capres Jokowi itu lebih diperkuat berupa surat keputusan untuk mendukung Jokowi yang saat ini menjadi Presiden.
Terlebih sesuai dengan apa yang Ketum Hanura OSO yakni dukungan terhadap Jokowi maka dalam rapat di Komisi ini pada prinsipnya melakukan turunan dari pada keputisan yang sudah disampaikan sebelumnya secara tertulis.
Didesak soal apakah kemungkinan mengusung OSO sebagai pendamping Jokowi, Fauzi secara diplomatis berkilah Rapimnas masih fokus pada penentuan kreteria calon pendamping Jokowi.
Semua itu, akan dibicarakan di komisi dan hasilnya akan disampaikan ke sidang pleno sebelum penutupan Rapimnas yang dijadwalkan petang ini.
“Sekali lagi, kita sebutkan nama soal wapres, kita bicara kreteria, belum menjurus ke nama, harus dibicarakan dengan kawan-kawan DPD dan komisi, saya belum bisa sampaikan sekarang,” tandasnya.
Hanya saja, diakuinya, dari aspirasi pandangan yang berkembang di Rapimnas, soal cawapres pendamping Jokowi cukup banyak. “Macam-macam, ada yang pengen A, B dan C, tetapi kita ingin akan bicara kriteria dahulu,” sergah anggota DPR RI itu. (kbkn)