Berantas Pungli, Pemprov segera Bentuk Satgas Daerah
KataBali.com – Sebagai bentuk respon atas terbitnya Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutuan Liar, Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan kajian terkait pembentukan tim Satuan Tugas (satgas) tingkat daerah untuk memberantas praktek Pungutan Liar (Pungli). Pembentukan satgas tersebut nantinya sebagai bentuk pencegahan, penyelidikan, penindakan dan juga yustisi terhadap setiap praktek pungli yang terjadi.
“Jangan sampai semua berharap ada pelicin agar proses berjalan cepat. Dengan tidak adanya pungli-pungli lagi, saya minta kepada seluruh birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk terus meningkatkan pelayanannya agar semua bisa lancar. Jangan sampai karena tidak ada pelican, mesinnya macet.” ujar Pastika yang mencontohkan di Samsat saat ini antreannya cukup panjang untuk mengurus pajak karena sudah tidak ada lagi pungli.
“Saya sudah minta Kadispenda ( Kepala Dinas Pendapatan, red) untuk cek dan perbanyak konter agar pelayanannya lebih baik dan tidak terlalu menumpuk. Semua pihak perlu mewaspadai adanya pungli, semua harus ikut mengawasi. Untuk itu, Satgas ini sangat penting, karena dianggap pungli sudah sangat berbahaya menyangkut karakter bangsa serta masyarakatnya,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Bali, I.N.Ngurah Subagia Negara dalam orasinya yang mengatakan jika pungli sama dengan halnya gratifikasi yang merupakan akar dari sebuah tindakan Korupsi. Oleh karenanya, Pungli sangat menganggu tatanan ekonomi Indonesia. Untuk itu, tugas dari Saber sangat penting dalam mencegah dan menindak terjadinya pungli.
“Pungli ini sama dengan Gratifikasi yang merupakan akar dari tindakan terjadinya Korupsi. Untuk itu, hal ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga tugas Saber Pungli sangat penting agar bisa menghapus Pungli dan menindak apabila terjadi Pungli,” ujar Subagia.
Ditambahkan Subagia, petugas yang tergabung dalam Saber Pungli nantinya merupakan petugas yang berintegritas dan profesional. Satgas Saber Pungli akan melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dengan bekerjanya tim tersebut perlahan pungli bisa hilang.
“Saya berharap masyarakat sudah siap untuk memberikan bantuan dan dukungan dengan secara aktif melapor,” pintanya,
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Dwikora Putra dalam orasinya menyinggung prihal penggunaan media social di masyarakat yang belakangan ini sudah cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai masalah yang timbul dari gesekan yang terjadi di sosial media. Menurutnya, social media harus digunakan secara bijak dan positif.
“Menggunakan sosial media dikehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Namun belakangan ini, media sosial digunakan untuk hal negatif. Banyak kejadian bermula dari media social, untuk itu gunakanlah media social secara bijak dan juga gunakan untuk hal-hal yang positif,” ujar Dwi Kora.
Lebih lanjut, masyarakat juga diminta untuk lebih cermat dalam membaca berita atau menonton acara di televisi. Ia juga meminta kepada insan media untuk mengedepankan independensi dan tidak sampai kebablasan.
“Media harus independen, jangan sampai kebablasan. Masyarakat juga harus bisa memilih mana yang bagus mana yang tidak terutama kepada anak. Jangan sampai masyarakat teracuni oleh media yang tidak bagus,” imbuhnya.
Dalam PB3AS kali ini juga diisi orasi oleh tiga mahasiswa/i dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana (UNUD) yang berorasi terkait dengan kesehatan. Seperti halnya Hendri dalam orasinya terkait perilaku merokok di masyarakat. Ia dalam kesempatan tersebut mengajak masyarakat untuk berhenti merokok demi terwujudnya masyarakat yang sehat. Selanjutnya orasi Abid terkait dengan pelayanan kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh sebuah badan yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menurutnya jaminan kesehatan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
Yang terakhir orasi dari Narita terkait dengan penggunaan Vaksin di masyarakat. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan primer dari setiap individu. Salah satu upacaya preventif yang dari dulu hingga kini dianggap sebagai suatu keharusan adalah Vaksin. Karena vaksin merupakan pemberian antigen berupa mikroorganisme yang telah mati dan bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit.
PB3AS ditutup oleh pembicara rutin yakni Pak Edi yang dalam kesempatan itu kembali mengajak masyarakat untuk selalu peduli akan lingkungan serta meminta pemerintah untuk mulai serius menata Pariwisata Bali ke arah yang lebih berkelas dan berkualitas. Tak hanya itu, ia juga mengajak semua pihak untuk terus waspada dalam menjaga Bali kedepan. JCHBl
