Politik Uang Ibarat Kentut, Masyarakat Diminta Aktif Laporkan

Katabali.com– Permainan politik uang atau money politic diibaratkan kentut semua bisa merasakan namun tidak jelas siapa pelakunya sehingga peran aktif masyarakat diperlukan dalam membantu menemukan pelaku dan melaporkan ke pihak berwenang.

Biaya kampanye yang disiapkan kandidat pada setiap perhelatan pemilu, termasuk pilkada serentak mendatang, dipandang menjadi salah satu pemicu terjadinya praktek korupsi ketika peserta Pilkada terpilih menjadi kepala daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi atensi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini.

KPK akan mengawasi pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada mendatang. Rencana KPK tersebut mendapat apresiasi masyarakat. Direktur LSM Bali Sruti Dr. Luh Riniti Rahayu sangat mendukung langkah KPK tersebut.

Keterlibatan KPK ini merupakan warning untuk peserta pilkada. Jangan coba-coba lagi bermain uang (Money Politic) seperti hajatan pemilu sebelumnya.

“Karena bermain uang sangat berpengaruh pada nasib rakyat lima tahun ke depan di 269 daerah yang melaksanakan pilkada serentak,” ujar Riniti di Denpasar, Selasa (1/9/2015).

Mantan komisioner KPU Bali ini mengatakan, langkah KPK itu sebagai upaya pencegahan. Namun kerja KPK akan sulit berjalan baik tanpa adanya dukungan masyakarat.

Kerja KPK akan sulit terlaksana jika tidak didukung partisipasi masyarakat. Permainan uang dalam hajatan pemilu ini seperti kentut.

“Semua tau namun tak jelas pelakunya. Karena itu, perlu sekali partisipasi masyarakat unttuk aktif melaporkan,” ujar Riniti.

Menurutnya, pengawasan KPK yang disertai dukungan masyarakat, Pilkada serentak yang digelar pada 9 Desember mendatang bisa bisa berlangsung proses demokrasi yang baik dan melahirkan pasangan kepala daerah yang akan mampu menjalankan pemerintahan tanpa dibebani utang kampanye.
Dengan demikian, kata dia, kepala daerah bisa terhindar dari praktek korupsi.

Selain pengawasan pengawasan KPK, lanjut Riniti, munculnya pemimpin yang baik juga harus melalui proses sosoalisi rekam jejak kandidat peserta pilkada.

“Yang penting juga adalah bagaimana usaha sosialisasinya agar masyarakat kini mau memilih pasangan calon kepala daerah yang mempunyai rekam jejak jujur dan berintegritas,” tutup dosen Fisip Univesitas Ngurah Rai Denpasar ini. (tim)

katabali

Kami merupakan situs portal online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *