Wagub Giri Prasta Minta TPAKD Perluas Pembiayaan Produktif, UMKM hingga Petani Jadi Prioritas
KataBali.com – Denpasar – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Bali memperluas akses pembiayaan produktif dengan menyasar sektor-sektor unggulan, mulai dari UMKM, pertanian, perikanan, kerajinan hingga pariwisata.
Menurutnya, akses keuangan tidak boleh berhenti pada kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mendorong kesejahteraan secara berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Giri Prasta menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak semata-mata diukur dari banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan yang telah bersinergi memperluas akses layanan keuangan di Bali.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program TPAKD tahun 2026 dengan mengutamakan capaian dan dampaknya bagi masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota, termasuk berbagi serta mereplikasi praktik baik yang telah berhasil diterapkan di masing-masing daerah.
Ketiga, memastikan pembiayaan produktif tepat sasaran, khususnya bagi UMKM, petani, nelayan, perajin, dan kelompok usaha lainnya. Penyaluran modal juga perlu disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran.
Keempat, menyusun program kerja tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil, dengan sasaran, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Selain akses pembiayaan, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara aman dan bijak.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menyampaikan bahwa perekonomian Bali pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Dari sisi sektor keuangan, hingga September 2026 aset perbankan di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen. Penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp217,02 triliun atau meningkat 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level 2,34 persen.
Parjiman juga mengungkapkan, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara inklusi keuangan mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.
Dalam Rakorda tersebut, OJK Bali turut memberikan penghargaan kepada TPAKD atas capaian dan inovasi program. TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan Program Literasi Keuangan Terbaik, TPAKD Kota Denpasar sebagai Program Implementasi KEJAR Terbaik, serta TPAKD Kabupaten Badung untuk kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi. Ia menekankan, perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen nyata dalam menggerakkan ekonomi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. hb

