Koster Perluas Kawasan Rendah Emisi, Bali Kejar Net Zero Emission 2045
KataBali.com – DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali menghadapi perubahan iklim melalui pengembangan energi bersih dan perluasan Kawasan Rendah Emisi (KRE) sebagai bagian dari upaya menuju Bali Emisi Nol Bersih 2045.
Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Pekan Iklim Bali 2026 di Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026).
Koster mengatakan perubahan iklim telah menjadi persoalan nyata yang dirasakan masyarakat Bali, mulai dari banjir, kekeringan, abrasi pantai, kenaikan suhu hingga tekanan terhadap ketersediaan air. Kondisi tersebut semakin penting diperhatikan karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia dengan aktivitas ekonomi yang memberikan tekanan terhadap kebutuhan energi, air, transportasi dan lingkungan.
“Dampak perubahan iklim bukan lagi sekadar ancaman masa depan. Semuanya bertumpu pada daya dukung alam Bali yang terbatas. Di sinilah persoalan iklim menjadi sangat nyata bagi Bali,” tegasnya.
Menurut Koster, upaya menghadapi perubahan iklim telah menjadi bagian dari Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan energi bersih, kendaraan listrik, pertanian organik, pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan sampah plastik sekali pakai serta perlindungan kawasan hutan dan tutupan hijau.
Salah satu langkah strategis adalah pengembangan KRE. Sanur menjadi salah satu contoh kawasan yang telah menerapkan konsep rendah emisi melalui kolaborasi pemerintah, desa adat dan masyarakat.
Keberhasilan Sanur kemudian menjadi pijakan untuk memperluas KRE Kerthi Bhumi Satwika di enam kawasan, yakni Ubud, Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur dan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Denpasar.
Pengembangan kawasan tersebut dilakukan bertahap hingga 2030 dengan lima pilar utama, yaitu energi hijau, transportasi hijau, ekosistem hijau, industri pariwisata hijau dan masyarakat hijau.
Khusus Nusa Penida, Pemprov Bali menyiapkannya sebagai proyek percontohan pulau hijau dengan target penggunaan energi terbarukan mencapai 100 persen pada 2030 dan penerapan kendaraan listrik untuk mobilitas kawasan.
“Bahkan, Nusa Penida kami siapkan sebagai percontohan pulau hijau dengan 100 persen energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh mobilitasnya menggunakan kendaraan listrik,” ujar Koster.
Untuk memperkuat target tersebut, Pemprov Bali juga meluncurkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah Provinsi Bali sebagai peta jalan menuju Net Zero Emission 2045.
Koster menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar upaya pengurangan emisi dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan wilayah Bali.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi komitmen Bali dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.
Pekan Iklim Bali 2026 berlangsung 13–17 Oktober 2026 dengan tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Kembali Arti Transisi untuk Semua.” Kegiatan dipusatkan di KRE Sanur dan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas serta masyarakat.
Melalui forum tersebut, Bali mendorong aksi iklim yang tidak berhenti pada kebijakan, tetapi diwujudkan dalam kolaborasi dan langkah nyata menuju Bali yang hijau, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan. hb
