Di Hadapan Banggar DPR RI, Bupati Adi Arnawa Dorong Dukungan Pusat untuk Infrastruktur Bali
KataBali.com – BADUNG – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan pembiayaan infrastruktur strategis di Bali, khususnya pembangunan yang menunjang konektivitas dan daya saing pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Adi Arnawa saat mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10).
Kunjungan Banggar DPR RI tersebut bertujuan menghimpun masukan daerah terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.
Menurut Adi Arnawa, penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan penting karena pariwisata masih menjadi salah satu lokomotif utama perekonomian Bali.
“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata,” ujar Adi Arnawa.
Ia menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali. Tingginya aktivitas pariwisata dan ekonomi, terutama di Badung Selatan, turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur dan penanganan kemacetan.
Pemkab Badung saat ini tengah membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi titik kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.
Karena itu, Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya berupa tambahan transfer ke daerah, tetapi juga kebijakan pembiayaan, khususnya bagi proyek yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar dalam bidang anggaran.
Banggar ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, kebijakan transfer ke daerah, fiskal, perpajakan, pengendalian inflasi, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Syarief menyebut ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen. Namun, ketergantungan Bali terhadap sektor akomodasi dan makan minum masih cukup tinggi.
Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif dan sektor lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali.
Selain infrastruktur dan konektivitas, Banggar juga menyoroti sejumlah tantangan Bali, seperti kemacetan, pengelolaan sampah, lingkungan, ketersediaan air, pengendalian inflasi serta pemerataan manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal.
Syarief berharap masukan dari pemerintah daerah Bali dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi konkret bagi Banggar DPR RI dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta menyelaraskan kebijakan APBN dan APBD. hbd
