Koster–PLN Percepat Bali Beralih ke Energi Bersih, PLTS Jadi Penopang Pariwisata Berkelanjutan
KataBali.com – JEMBRANA — Pemerintah Provinsi Bali bersama PT PLN (Persero) memperkuat komitmen mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Pulau Dewata. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di sela kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke lokasi Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026).
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi momentum penting bagi Bali untuk mempercepat transformasi sistem energi dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) yang lebih bersih, ekonomis, dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk setelah meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program tersebut. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Bupati dan Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat terkait.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan pengembangan PLTS tersebut di Bali.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.
Menurut Koster, program pengembangan energi surya tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali sejak 2019 melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut sebelumnya belum dapat berjalan secara optimal akibat situasi pandemi COVID-19. Namun, saat ini momentum pengembangan energi bersih kembali terbuka dengan adanya kebijakan pemerintah pusat.
“Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden telah meluncurkan program ini sehingga akan segera bisa diwujudkan,” jelasnya.
Koster menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali siap mengambil peran dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan, salah satunya melalui penyediaan lahan negara yang tidak produktif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi,” katanya.
Kebijakan tersebut, lanjut Koster, merupakan bagian dari haluan pembangunan Bali 100 tahun yang menempatkan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih sebagai salah satu arah pembangunan jangka panjang.
Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, Koster melihat pengembangan PLTS memiliki manfaat strategis terhadap sektor pariwisata Bali. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem yang bersih dan berkelanjutan untuk menjaga daya saing pariwisatanya.
“Manfaat PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” tegasnya.
Koster juga menilai penggunaan energi terbarukan akan memberikan efisiensi ekonomi karena mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.
PLN: Saatnya Bali Tinggalkan Energi Fosil
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan program pengembangan PLTS merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Menurutnya, transformasi energi di Bali akan mengubah sistem kelistrikan dari yang sebelumnya masih dipengaruhi penggunaan BBM impor menuju pemanfaatan sumber energi domestik berbasis energi terbarukan.
“Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser. Tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” kata Darmawan.
Ia menegaskan, pengembangan energi hijau di Bali sejalan dengan visi Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang digagas Pemerintah Provinsi Bali.
Energi terbarukan, kata Darmawan, akan menjadi salah satu penopang pertumbuhan pariwisata Bali karena mampu menyediakan energi yang lebih bersih, ekonomis, dan andal.
“Ini sejalan dengan program Bapak Gubernur Bali Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi penopang pariwisata Bali. Agar pariwisata Bali bertumbuh dan berkembang dengan adanya energi hijau yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis,” ujarnya.
Darmawan menambahkan, percepatan program tersebut membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu faktor kunci yang harus dipastikan adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur PLTS.
“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” pungkasnya.
Kesepakatan antara Pemprov Bali dan PLN tersebut diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat transisi energi di Bali sekaligus memperkuat fondasi pariwisata berkelanjutan. Dengan semakin besarnya pemanfaatan energi surya, Bali diarahkan tidak hanya menjadi destinasi wisata dunia, tetapi juga menjadi salah satu contoh daerah yang mampu membangun sistem energi bersih dan mandiri.hb
