Koster Dorong Fintech Tak Sekadar Mudahkan Pinjaman, Tapi Perkuat Ekonomi Produktif Bali

KataBali.com – DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perkembangan teknologi finansial (fintech), khususnya layanan pinjaman daring (Pindar), diikuti penguatan literasi keuangan masyarakat. Kemudahan akses pembiayaan digital dinilai harus dibarengi pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.

Hal itu disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).

Koster menilai fintech memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun, perkembangan industri tersebut harus diarahkan untuk mendukung pembiayaan yang sehat, tepat sasaran, dan produktif.

Ia menyoroti masih tingginya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikannya, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sementara hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.

Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan Pindar untuk sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen.

“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” kata Koster.

Dorong Pembiayaan untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

Khusus di Bali, Koster mendorong agar pembiayaan Pindar lebih banyak diarahkan kepada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain pertanian organik, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, hingga pengusaha muda yang tengah merintis dan mengembangkan usaha.

Menurutnya, industri Pindar perlu memahami karakteristik ekonomi Bali dan tidak sekadar menjadikan Pulau Dewata sebagai pasar pembiayaan.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.

Koster menegaskan, pertumbuhan industri pembiayaan digital tidak semata-mata diukur dari besarnya penyaluran dana. Industri harus berjalan bersama dengan transparansi produk, ketepatan sasaran pembiayaan, edukasi serta perlindungan terhadap konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.

1.500 Desa Adat Jadi Basis Literasi

Untuk memperkuat literasi keuangan hingga tingkat masyarakat bawah, Pemprov Bali menyatakan siap menjadi mitra industri dan regulator.

Koster menyebut Bali memiliki jaringan sosial yang kuat melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, program literasi digital juga telah berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.

“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali,” jelasnya.

Menurut Koster, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi keuangan yang lebih efektif sehingga pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan digital tidak hanya berhenti di tingkat perkotaan.

Ia berharap pelaku industri Pindar ikut mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Industri pembiayaan digital diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat dan pelaku usaha, bukan sekadar mengejar pertumbuhan pasar.

Bali Punya 440 Ribu UMKM

Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, mengatakan Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar.

Menurutnya, Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Karena itu, tantangan industri Pindar bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga memastikan semakin banyak pelaku usaha terhubung dengan ekosistem keuangan.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ujarnya.

Bernadino juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran pembiayaan secara bertanggung jawab, mekanisme penagihan yang sesuai ketentuan, serta perlindungan konsumen.

Koster pun mengapresiasi AFPI, CNBC Indonesia, OJK, dan seluruh pelaku industri yang memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan FLD 2026.

“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.

Fintech Lending Days 2026 mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum yang digelar AFPI bersama CNBC Indonesia tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis.

Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase. Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (*)