Gelar Germas BBI dan BBWI, OJK Dukung dan Arahkan Prov.Sumsel Kembangkan UMKM dan Sektor Pariwisata
KataBali.com – Palembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendukung pertumbuhan UMKM serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia terus berkontribusi menjadi pilar utama perekonomian nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi hadir pada Puncak Semarak Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI) mengusung tema “Belanja dan Melancong ke Sumatera Selatan Bae” (Berbelanja dan Berwisata ke Sumatera Selatan Aja) di Lapangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan ( Sumsel )Palembang, Minggu.
“Gernas BBI/BBWI salah satu upaya strategis pemerintah nyata danberkelanjutan, terarah memberikan dukungan UMKM dan sektor pariwisata dapat berkembang menjadi pilar utama perekonomian nasional. Gernas BBI/BBWI program unggulan dilaksanakan serentak oleh TPAKD Provinsi Sumsel didukung Kab/kota Provinsi Sumatera Selatan,” kata Mahendra dalam sambutannya.
Mahendra menyebut Desember 2023 Sumsel terdapat 2,5 juta lebih UMKM berkontribusi sampai 60 persen dari PDRB Sumsel menyerap 70 persen tenaga kerja. Sedangkan infrastuktur dan konektifitas yang baik di Sumsel potensi kuat untuk pengembangan sektor pariwisata lebih baik.
“Kita perlu mengandalkan lebih banyak lagi motor penggerak dalam negeri, artinya pertumbuhan pusat-pusat perekonomian seluruh daerah dan provinsi Indonesia. Untuk itu upaya menjaga pertumbuhan konsumsi masyarakat meningkatkan investasi menunjang sektor jasa dan sangat penting pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Mahendra.
Mahendra apresiasi komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Kementerian dan Lembaga bersinergi di koordinasi Kementerian Kemaritiman dan Investasi terus mengembangkan UMKM dan Pariwisata Daerah.
Lewat Vidio Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mepresiasi OJK sebagai campaign manager serta top brand dan Penjabat Gubernur Sumatera Selatan terlaksananya Gernas BBI dan BBWI di Sumsel dengan baik, “ OJK agar terus membantu kolaborasi BBI dan BBWI semua daerah membantu meningkatkan kemampuan UMKM mendapatkan akses pembiayaan,” kata Luhut.
Pelatihan UMKM naik kelas dilaksanakan peserta sebanyak 1.373 UMKM dari 17 Kab./kota Sumsel.Mereka dilatih dan didampingi meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk bersaing di pasar global juga dilakukan kurasi menjadi 5 besar UMKM Champion Provinsi Sumsel lanjut mengikuti Anugerah BBI/BBWI 2024 tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatera Selatan.
Rangkaian Gernas BBI/BBWI, tercatat 15 besar UMKM membukukan kenaikan omset sebesar 69,51 persen. Pencapaian lainnya ditunjukkan nasional terdapat lebih dari 150.000 UMKM telah onboarding UMKM ke platform e-commerce.
Secara besaran di Provinsi Sumatera Selatan, proporsi penyaluran kredit UMKM total oleh perbankan di Sumatera Selatan tercatat sebesar 23,95 persen atau senilai Rp39,75 triliun. Rasio ini menunjukkan sektor perbankan berupaya mendukung penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 30 persen di tahun 2024.
Torehan capaian lainnya ditunjukkan melalui besaran belanja Produk Dalam Negeri (PDN). Pada Triwulan I 2024 Realisasi anggaran dan belanja operasional Provinsi Sumsel mencapai Rp3,61 triliun. Sedangkan Share untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp1,18 Triliun atau 30 persen, dengan penggunaan PDN dari belanja barang dan jasa sebesar Rp584,34 miliar atau 49,52 persen dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) (tertinggi ke-4 secara nasional).
OJK terus mendorong peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM melalui kebijakan dari sisi demand dan supply. Dari sisi demand, pelaku UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapabilitasnya melalui serangkaian kegiatan literasi dan inklusi keuangan agar masuk dalam kategori masyarakat bankable. Di sisi lain, dari sisi supply, OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan dukungan penuh agar lembaga keuangan baik perbankan dan non-perbankan bersinergi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam memberikan akses keuangan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. nn
