OJK Dorong Perluas Akses Pembiayaan Petani dan UMKM Lewat KUR Dengan Target 1,8 juta Debitur Baru
KataBali.com- Denpasar-OJK Provinsi Bali mendorong perluasan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali Ananda R. Mooy mewakili Kepala OJK Provinsi Bali dalam Rapat Koordinasi KUR PT BPD Bali dengan tema “Optimalisasi Penyaluran KUR Melalui Sinergi dan Kolaborasi – Satu Hati, Satu Kata dan Satu Tindakan” Sabtu,( 16/3) di Sanur Denpsar
“Kita semua sepakat optimalisasi penyaluran KUR,bukan hanya sekadar sebuah tujuan, tetapi komitmen memberikan manfaat maksimal bagi Petani dan UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan. Dengan sinergi dan kolaborasi kuat, kita mencapai hasil lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Ananda.
Asisten Deputi Pasar Modal Kemenko RI, I Gede Edy Prasetya mengungkan target penyaluran KUR tahun 2024 sebesar Rp 300 triliun kepada 1,8 juta target debitur baru KUR, 1,4 juta target debitur graduasi KUR, dan Rp 47 triliun subsidi bunga. Tahun 2024, kebijakan KUR difokuskan mempertajam ketepatan sasaran penerima KUR yang berfokus pada perluasan penerima baru KUR dan mendorong graduasi debitur KUR dengan suku bunga KUR berjenjang dan pendefinisian jenis kredit bias mengakses KUR kembali.
Provinsi Bali memiliki ketergantungan industri pariwisata tercermin dari porsi PDRB didominasi oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum sebesar 20,43 persen dan ditunjang juga oleh sektor pendukungnya seperti Transportasi sebesar 9,58 persen. Di sisi lain,ada kondisi disparitas kesejahteraan antara Bali Selatan merupakan pusat pariwisata wilayah Bali lainnya.Proyek-proyek pariwisata banyak di Bali Selatan semakin membuat jarak kesejahteraan daerah.
Sedangakan sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangan sebesar 14,06 persen kepada PDRB Bali,masih minim pendanaan baik PMA, PMDN,maupun pembiayaan perbankan. Untuk itu, perlu upaya mengurangi ketergantungan sektor pariwisata menguatkan sektor unggulan lainnya seperti pertanian.Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Bali terbentuk lengkap tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Tahun ini, terdapat program tematik mendukung sektor pertanian, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) dimaksudkan menciptakan value chain financing dari hulu, on farm, dan hilir asistensi dan pendampingan dari pemerintah daerah serta PUJK.
Pada tahap pra produksi, PUJK terlibat dalam penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan) dan penyediaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Selanjutnya tahap produksi, petani menikmati kredit skim bayar saat panen dapat digunakan untuk belanja pupuk bersubsidi, serta ikut serta dalam AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS/K (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau).
Setelah itu tahap pasca produksi, petani dan pengepul bisa memanfaatkan program KUR dari bank penyalur KUR hingga Pegadaian, K/PMR, serta menjadi agen laku pandai. Untukk permodalan produksi disalurkan ke off-taker baik UMKM maupun industri.
OJK memberi apresiasi terhadap kerja keras dan upaya PT BPD Bali dalam komitmennya menyalurkan KUR kepada UMKM di Provinsi Bali hingga meraih sejumlah penghargaan dan mencapai target penyaluran KUR sebesar 100 persen di tahun 2023. nn
