Pembelajaran Environmental Social Governance (ESG) Terkait Isu-Isu Perikanan Berkelanjutan

Artikel oleh Ady Susanto (Riset AI)

KataBali.com – Jakarta- Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor kesimbangan lingkungan.

Pada kesempatan ini sebuah artikel dari Ady Susanto, Researcher dari KataBali.com yang juga sebagai penggiat Organisasi Nelayan, Persatuan Nelayan Tradisiional Indonesia (PNTI) yang akan di tampilkan secara berkala dan materi ini merupakan serie pembelajaran tentang ESG (Environmental Social Governance) terkait dengan isu-isu material Perikanan Berkelanjutan.

Perikanan Berkelanjutan

Perikanan berkelanjutan adalah praktik eksploitasi sumber daya ikan dan organisme laut lainnya dengan cara yang memastikan keberlanjutan ekosistem laut serta memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka panjang. Tujuan utama dari perikanan berkelanjutan adalah menjaga populasi ikan dan ekosistem laut agar tetap seimbang, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Berikut beberapa prinsip dan praktik penting dalam perikanan berkelanjutan:

1. Pengelolaan Stok Ikan: Perikanan berkelanjutan melibatkan pengelolaan stok ikan dengan cara yang memastikan bahwa tingkat penangkapan tidak melebihi tingkat reproduksi alami ikan tersebut. Ini mencakup penetapan kuota penangkapan, batas minimal ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan penentuan waktu penangkapan yang sesuai.
2. Perlindungan Habitat: Ekosistem laut adalah rumah bagi berbagai spesies ikan dan organisme lainnya. Untuk menjaga perikanan berkelanjutan, penting untuk melindungi dan memelihara habitat laut, seperti terumbu karang, padang lamun, dan zona pemijahan ikan.
3. Pengurangan Penangkapan Ilegal: Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU fishing) adalah ancaman serius bagi perikanan berkelanjutan. Upaya perlu dilakukan untuk mencegah praktik ini dan menegakkan hukum yang ada.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Perikanan berkelanjutan juga melibatkan pengurangan dampak lingkungan dari kegiatan perikanan, seperti pencemaran air, pembuangan limbah, dan penangkapan sampingan (bycatch). Teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan harus diterapkan.
5. Riset dan Pemantauan: Data yang akurat tentang stok ikan, dinamika populasi, dan dampak perikanan sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Oleh karena itu, riset dan pemantauan perikanan terus menerus diperlukan.
6. Kolaborasi Internasional: Banyak spesies ikan migrasi melintasi perairan nasional, sehingga kerja sama internasional sangat penting dalam menjaga perikanan berkelanjutan. Kesepakatan dan regulasi internasional, seperti yang disusun oleh organisasi seperti FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) dan RFMO (Organisasi Pengelolaan Perikanan Wilayah), dapat membantu mengatur aktivitas perikanan di seluruh dunia.

Perikanan berkelanjutan adalah konsep yang penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan laut. Hal ini juga mendukung mata pencaharian nelayan, keamanan pangan, dan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.

Isu ESG tentang Pesisir dan Nelayan

Isu ESG (Environmental, Social, and Governance) yang berkaitan dengan pesisir dan nelayan mencakup berbagai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam sektor perikanan dan komunitas pesisir. Beberapa isu ESG yang relevan termasuk:

1. Konservasi Sumber Daya Laut: Ini mencakup isu-isu seperti overfishing (penangkapan berlebihan), bycatch (tangkapan sampingan), dan pengelolaan stok ikan yang berkelanjutan. Nelayan dan komunitas pesisir harus beroperasi dengan memperhatikan pemeliharaan sumber daya laut untuk generasi mendatang.
2. Perlindungan Lingkungan Pesisir: Komunitas pesisir sering kali rentan terhadap dampak perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, dan badai laut. Memperkuat infrastruktur, mitigasi risiko bencana, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi isu ESG yang penting.
3. Keadilan Sosial: Sebagian besar nelayan adalah pekerja berpenghasilan rendah. Mereka dapat menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat perikanan dan hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Aspek-aspek ini termasuk dalam ESG, khususnya dalam hal isu sosial.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Salah satu aspek penting dalam ESG adalah memastikan bahwa nelayan dan komunitas pesisir memiliki suara dalam pengambilan keputusan dan dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas ini menjadi fokus dalam isu ESG.
5. Transparansi dan Tata Kelola: Tata kelola yang baik dalam sektor perikanan, termasuk pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (monitoring, reporting, and verification – MRV) tangkapan ikan serta penegakan hukum yang efektif, merupakan elemen penting dalam isu ESG.
6. Pengelolaan Limbah: Pengelolaan limbah dari aktivitas perikanan, seperti limbah plastik dari jaring nelayan, adalah masalah penting dalam isu ESG terkait lingkungan.
7. Kesejahteraan dan Keselamatan Nelayan: Memastikan kesejahteraan dan keselamatan nelayan di laut adalah isu ESG sosial yang harus diperhatikan. Ini mencakup penyediaan peralatan keselamatan yang memadai, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor perikanan dan lembaga-lembaga keuangan yang mendukung industri ini semakin memperhatikan aspek-aspek ESG dalam kebijakan, praktik, dan investasi mereka. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencapai perikanan yang lebih berkelanjutan, melindungi komunitas pesisir, dan melestarikan sumber daya laut.

Isu ESG dengan Keberadaan Industri di Pesisir

Keberadaan industri di pantai atau pesisir memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek ESG (Environmental, Social, and Governance). Berikut adalah beberapa isu ESG yang terkait dengan industri di pantai atau pesisir:

1. Isu Lingkungan:

• Pencemaran Lingkungan: Industri di pesisir seringkali menghasilkan limbah cair dan padat yang dapat mencemari perairan, tanah, dan udara. Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat merusak ekosistem laut dan daratan.
  • Dampak Perubahan Iklim: Peningkatan emisi gas rumah kaca dari industri-industri di pesisir dapat berkontribusi pada perubahan iklim, terutama jika ada pembakaran fosil dan penggunaan energi berbasis karbon tinggi.
  • Konservasi Habitat: Pembangunan industri dapat mengancam habitat alami seperti terumbu karang, zona pesisir, dan padang lamun, yang memiliki nilai ekologis yang tinggi.

• Isu Sosial:

• Kesejahteraan Komunitas Lokal: Industri di pesisir sering memiliki dampak sosial signifikan pada komunitas-komunitas lokal. Ini bisa berupa peluang kerja, tetapi juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat ekonomi.
  • Hak Asasi Manusia: Isu-isu hak asasi manusia, seperti hak atas tanah dan keadilan sosial, dapat muncul dalam konteks industri pesisir, terutama ketika komunitas-komunitas lokal diberikan sedikit akses atau suara dalam pengambilan keputusan.
  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri pesisir menjadi isu penting, terutama dalam industri seperti perikanan, perkapalan, dan pengolahan makanan laut.

• Isu Tata Kelola:

• Transparansi dan Akuntabilitas: Tata kelola yang baik adalah faktor penting dalam mengelola industri pesisir. Isu-isu terkait dengan transparansi, pelaporan, dan pengawasan harus ditangani dengan serius.
  • Pengelolaan Risiko Bencana: Industri di pesisir sering rentan terhadap risiko bencana alam seperti badai, tsunami, dan banjir. Tata kelola yang baik termasuk perencanaan mitigasi risiko yang efektif.
  • Perizinan dan Kepatuhan: Menjamin bahwa industri-industri di pesisir memiliki izin yang tepat dan mematuhi regulasi lingkungan, sosial, dan tata kelola adalah elemen kunci dalam isu tata kelola.

Untuk memitigasi isu-isu ESG yang terkait dengan industri di pantai atau pesisir, perusahaan dan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, melindungi lingkungan, memastikan kesejahteraan komunitas lokal, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Ini akan membantu menciptakan industri yang lebih berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Ady