Wakil Presiden RI Berikan Penghargaan Pemda Berstatus Universal Health Coverage
KataBali.com – Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.
Penghargaan UHC ini diberikan Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/03).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
BPJS Kesehatan, memperluas akses layanan kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama dan tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait memenuhan sarana dan prasarana daerah agar mutu layanan kesehatan dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
Ghufron menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS kuat dan andal didukung pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan terus dikembangkan.
“Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,”kata Ghufron.
BPJS Kesehatan mendukung Pemerintah menyesuaikan tarif layanan faskes melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan tahun 2022. Berdasarkan hasil kajian oleh LPEM FEB UI, tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan lebih dalam dan ekstrim.
BPJS mendorong Pemda segera mengejar cakupan kepesertaan daerah diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Pemerintah Daerah Kab.Badung sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC selama lima tahun beruturut-turut dengan capaian sampai Februari 2023 sebanyak 519.171 jiwa atau sebesar 100% dari total jumlah penduduknya. Artinya, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Badung telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Selain itu, untuk cakupan kepesertaan Program JKN sampai dengan Februari 2023 Kota Denpasar mencapai angka 651.545 jiwa ( 99,76% ) total jumlah penduduk mencapai UHC sejak Juni 2022. Sedangkan untuk Kabupaten Tabanan telah mencapai UHC sejak Agustus 2022 dengan capaian hingga Februari 2023 sebanyak 460.124 jiwa atau sebesar 98,93% dari total jumlah penduduk BPJS Kesehatan menyerahkan penghargaan kepada Bupati Tabanan. ( Rls/nn )
