Komisioner ORI Adrianus, Harapan Masyarakat Terhadap Ombudsmen Semakin Meningkat

KataBali.com – Komisioner Ombudsman RI Andrianus Meliala mengungkapkan,  seiring keterbukaan publik dan perkembangan informasi dan teknologi, membuat masyarakat semakin melek informasi.
Masyarakat menaruh harapan besar  kepada Ombudsman agar lembaga ini bisa mendorong  kualitas pelayanan publik di Tanah Air bisa menjadi semakin baik.

Jika menemukan ada ketidakberesan dalam lembaga pelayanan publik baik instansi negara maupun  swasta  mereka langsung  melakukan evaluasi hingga pelaporan.

Tak ayal,  lembaga  yang dipimpinnya ssring mendapat laporan masyarakat yang kecewa dengan kinerja lembaga pelayanan publik.

 
Berdasar laporan warga,  ada empat lembaga yang paling banyak diadukan ke Ombudsman sepanjang tahun 2017, salah satunya institusi  kepolisian.

“Kami tentu tindaklanjuti berdasar laporan yang memenuhi  persyaratan,  mana yang perlu prioritas penanganan,” tegasnya usai peringatan HUT Ombudsman ke 18 dan desiminasi hasil sidak di Kantor Ombudsman Perwakilan Bali, Jalan Diponegoro, Denpasar, Senin (12/3/2018).

Semua laporan yang menyangkut penyelenggaraan lembaga negara seperti kepolisian,  sesuai SOP telah ditindaklanjuti.

Ditambahkannya,  masyarakat, sekarang ingin pelaporan ditanganj secara cepat bahkan baru laporan dibuat,  seminggu  kemudian  membuat  lagi  laporan  ke Ombudsman.

“Padahal   laporan  di polisi belum diapa-apain,  ini karena ekspektasi masyarakat yang  semakin meningkat, “, sambungnya didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhattab..

Tentunya,  masyarakat mestinya bisa mempercayakan kepada Ombudsman untuk menindaklanjuti laporan mereka ke lembaga  negara yang diadukan.

Dari pengaduan masyarakat, kata Andrianus yang juga dosen Krimonologi Universitas Indonesia itu,  baik ke lembaga kepolisian atau tiga lembaga negara lainnya.

Hasilnya, setelah Ombudsman menemui lembaga negara yang diadukan, memberikan saran saran,  banyak didengar. Terbukti misalnya,  cukup banyak oknum aparat birokrasi di lembaga tersebut yang dinonaktifkan dan terjadi perubahan peningkatan  kualitas pelayanan publik. (Jckn)

katabali

Kami merupakan situs portal online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *