Para TKI Bali Segera Bentuk Tim Advokasi, Siap Lawan Petugas yang Jegal Calon TKI ke LN
KataBali.com -Sehari pasca mendatangi kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bali di Jalan Danau Tempe, Sanur, Denpasar Selatan, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pelaut asal Bali berencana untuk membuka layanan aduan dan tim advokasi. Tujuan pembentukan tim advokasi, ini selain dibentuk untuk menerima aduan para TKI, juga nantinya untuk memberikan pelayanan dan pendampingan hukum secara gratis.
Praktisi hukum yang juga pemerhati TKI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto, saat dikonfirmasi, Jumat (14/4), menyatakan, pembentukan tim advokasi ini secara untuk akan dibentuk untuk menjembati para TKI Pelaut asal Bali yang terkena masalah akibat kebijakan atau aturan maupun persyaratan dari pihak Imigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan BP3TKI.
“Tiga hari lalu, kami terima aduan dari salah seorang calon TKI Pelaut. Calon TKI ini tidak bisa berangkat ke luar negeri (LN) gara-gara tidak kantongi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN),”ujar Adi Susanto.
Padahal, calon TKI yang bersangkutan kata Adi sudah membeli tiket pesawat sendiri senilai USD 800 (setara Rp 12 juta). Selain itu, mereka juga sudah dibekali kartu medical, paspor, dan buku pelaut. “Ini tentu bukan hanya kerugian material, tapi juga non material dan psikologi. Mereka yang berangkat rata-rata berhutang dulu. Mereka juga tulang punggung keluarga. Sedangkan sisi lain, BNP2TKI tegas menyatakan bahwa TKI tidak lagi wajib mengantongi KTKLN dan cukup terdaftar,”terangnya.
Bahkan, yang lebih miris, calon TKI yang gagal berangkat itu tidak bisa meminta kembali tiket yang sudah ia beli.”Termasuk lima hari lalu, kami juga terima aduan lain dengan kasus yang sama, tapi untungnya setelah kami bantu menghubungi pihak Imigrasi, uang tiket bisa dikembalikan,”terangnya.
Selain itu, lanjut Adi, dengan tetap kukuhnya pihak BP3TKI Bali yang tetap mewajibkan para calon TKI untuk mengurus KTKLN dan mewajibkan calon TKI datang ke kantor layanan BP3TKI Bali, Adi menduga hal itu karena terkait fee asuransi bagi setiap calon TKI yang dikenakan biaya Rp 400 ribu.
“Kami hanya menduga. Kalau bukan kepentingan itu apa lagi?, karena dari asuransi itu mereka bisa mendapat fee antara 15-20 persen dari perusahaan asuransi. Inilah yang nantinya kami siapkan untuk buka aduan, dan dengan tim advokasi ini, kami siap lawan petugas yang jegal calon TKI ke LN,”ujar Adi.
Sehingga dengan munculnya sejumlah persoalan yang dihadapi para TKI Pelaut Bali, selain menyiapkan tim advokasi, pihaknya juga akan siap untuk melayangkan gugatan secara perdata. Adapun yang rencana digugat yakni Imigrasi, BNP2TKI dan BP3TKI.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, ratusan TKI Pelaut asal Bali mendatangi kantor BP3TKI Bali. Kedatangan ratusan TKI Pelaut, itu memprotes kebijakan BP3TKI yang tetap mewajibkan TKI khususnya di Bali mengantongi KTKLN. Padahal sesuai pernyataan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, para calon TKI ataupun TKI yang sedang cuti tidak lagi diwajibkan memiliki KTKLN dan cukup mendaftar di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) secara online.(jcjy)
