Pendapatan dari Bali Tembus Rp22,68 Triliun, Lebih Tinggi dari Belanja APBN yang Kembali
KataBali.com – DENPASAR – Kontribusi fiskal Bali terhadap pendapatan negara pada 2025 tercatat lebih besar dibandingkan belanja pemerintah pusat yang kembali ke daerah ini. Kondisi tersebut menegaskan posisi Bali sebagai salah satu daerah penyumbang bersih bagi kas nasional.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, Muhamad Mufti Arkan, Rabu (28/1/2026), mengungkapkan pendapatan APBN yang dihimpun dari Bali sepanjang 2025 mencapai Rp22,68 triliun. Sementara itu, belanja negara yang dialokasikan kembali ke Bali tercatat sebesar Rp21,91 triliun.
“Secara fiskal, Bali masih menjadi daerah dengan kontribusi bersih ke pusat karena pendapatan yang dikumpulkan lebih besar dibandingkan belanja negara yang kembali ke Bali,” ujarnya.
Mufti Arkan menjelaskan, penerimaan negara dari Bali didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Sumber utama penerimaan tersebut berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.
Di sisi lain, belanja pemerintah pusat ke Bali pada 2025 mengalami tekanan, terutama pada belanja modal. Padahal, belanja jenis ini memiliki dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan mendorong aktivitas proyek konstruksi di daerah.
Meski demikian, Mufti Arkan menegaskan aliran dana APBN ke Bali tidak semata-mata terlihat dari pos transfer ke daerah (TKD) dan belanja satuan kerja kementerian/lembaga. Dana pemerintah pusat juga mengalir melalui berbagai skema pembiayaan lain.
Beberapa di antaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, pengembangan Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Pengambengan juga turut didukung pembiayaan melalui Danantara dalam kerangka PSN.
“Jadi apa yang dikoleksi pemerintah pusat dari Bali pada dasarnya dikembalikan lagi ke Bali, belum lagi melalui transmisi APBN lewat PSN dan program prioritas nasional seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan KUR,” tandasnya.
Dengan struktur tersebut, Bali tetap memegang peran penting sebagai motor penerimaan negara sekaligus daerah yang terus mendapat dukungan pembiayaan pusat melalui berbagai instrumen fiskal. tm
