Bahasa Indonesia Mendunia: Diplomasi Pendidikan dan Budaya Indonesia Menggema di UNESCO
KataBali.com – Samarkand, Uzbekistan, 4 November 2025 – Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa ke-10 dalam Sidang Umum UNESCO. Pengakuan ini bukan sekadar simbol kebanggaan nasional, tetapi juga langkah strategis Indonesia memperkuat diplomasi kebudayaan dan ilmu pengetahuan di forum global.
Dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti menegaskan komitmen Indonesia terhadap “pendidikan bermutu untuk semua.” Ia menyebut penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO sebagai “jembatan pemahaman antarbangsa” yang memperluas partisipasi dan pertukaran pengetahuan lintas negara.
“Pendidikan, sains, dan kebudayaan harus menjadi kompas etika yang menuntun kolaborasi global agar tidak ada satu pun anak, guru, atau jurnalis yang tertinggal—terutama di wilayah konflik,” ujar Prof. Abdul Mu’ti dalam pidatonya di hadapan 194 delegasi negara anggota.
Dalam forum pleno, Mendikdasmen juga menyerukan perlindungan tanpa syarat terhadap hak-hak dasar manusia di zona konflik, termasuk keselamatan pelajar, pendidik, dan jurnalis di Gaza. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab komunitas internasional adalah memastikan akses terhadap pendidikan dan informasi tetap terjaga bahkan di tengah situasi paling genting.
Di tingkat nasional, Indonesia memaparkan kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan, dengan Angka Partisipasi Sekolah mencapai 99,19% untuk usia 7–12 tahun dan 96,17% untuk usia 13–15 tahun. Pemerintah menegaskan agenda prioritas yang menggabungkan mutu dan pemerataan: pembelajaran yang berkesadaran, penguatan karakter, kesejahteraan guru, pemenuhan gizi siswa, hingga pengembangan Sekolah Rakyat bagi keluarga kurang mampu.
Selain itu, Indonesia juga mendorong pengenalan kecerdasan buatan (AI) dan koding beretika sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.
Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Duta Besar Mohammad Oemar, menambahkan bahwa bahasa dan pendidikan adalah “dua sisi mata uang kemajuan.” Ia juga mengumumkan rencana Indonesia untuk mencalonkan diri dalam Komite Antar-Pemerintah Konvensi 2003 (Warisan Budaya Takbenda) periode 2026, sebagai kelanjutan dari diplomasi budaya Indonesia di dunia.
“Sidang Umum di Samarkand bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan momentum untuk mengikat komitmen global: bahwa pengetahuan terbuka, kebudayaan inklusif, dan teknologi yang beretika akan menggerakkan kemajuan yang adil bagi semua,” tegas Dubes Oemar.
Sidang Umum UNESCO ke-43 ini menjadi pertemuan pertama yang digelar di luar Paris dalam hampir empat dekade. Dengan dihadiri 194 Negara Anggota dan 12 Anggota Asosiasi, forum ini membahas dan menetapkan Program dan Anggaran UNESCO 2026–2029, yang meliputi sektor pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi.
Pada kesempatan yang sama, Khaled El-Enany dari Mesir dijadwalkan dikukuhkan sebagai Direktur Jenderal UNESCO, menandai babak baru kepemimpinan lembaga tersebut.
Pengakuan Bahasa Indonesia di forum dunia ini menegaskan bahwa bahasa nasional bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kendaraan diplomasi, ilmu pengetahuan, dan nilai kemanusiaan. **
