Kendalikan Inflasi Pangan TPID Bali-Nusra Komitmen Tingkatkan Produktivitas Pertanian dan Efesiensi Rantai Pasokan

KataBali.com- Denpasar – Inflasi dalam kisaran target 2,5±1% di Tingkat Nasional maupun di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) perlu terus dijaga. Pengendalian inflasi pangan bergejolak (Volatile Food) membutuhkan upaya keras dan komitmen seluruh pihak.

Merespons hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID rangkaian Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra Tahun 2024 dengan tema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok  Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra” Jum,at  (8/11) di Nusa Dua, Bali. Rakor menyepakati upaya pengendalian inflasi pangan Balinusra  penguatan dua aspek strategis yaitu produktivitas dan efisiensi rantai pasok.  

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya pengendalian inflasi pangan  program Kabinet Merah Putih. Terdapat dua flagship program kabinet terkait GNPIP , ketahanan pangan dan subsidi  tepat sasaran. Inflasi pangan  dijaga  rentang sasaran  penting   meminimalkan deviasi inflasi  wilayah Balinusra,tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penyaluran APBD perlu dioptimalkan secara berkualitas. 

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan, pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan intervensi serta penguatan data neraca pangan, juga diperlukan penguatan peran BUMD sebagai operator Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk meningkatkan koordinasi serta monitoring pasokan dan harga pangan bersama TPID.

Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menyebut hasil survei GNPIP Balinusra, mayoritas responden survei menilai implementasi GNPIP di Balinusra efektif menekan laju inflasi pangan, dengan nilai likert tertinggi dibandingkan seluruh wilayah lainnya di Indonesia. Program GNPIP dianggap paling efektif responden di Balinusra rakor TPID, hilirisasi pangan, dan operasi pasar/pasar murah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja tantangan utama pengendalian inflasi di Balinusra tingginya alih fungsi lahan, produktivitas antar daerah bervariasi, Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas masih di atas rata-rata nasional, serta belum terbentuknya ekosistem hulu-hilir efisien. Oleh karena itu, perluasan kerja sama memperkuat rantai pasok produk lokal perlu terus diperkuat, juga menjaga harga tingkat petani periode pasca panen termasuk penguatan Perumda Pangan sebagai offtaker dipandang penting dilakukan.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan komitmen Pemerintah Daerah menjaga inflasi tetap terkendali. Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga lahan pangan berkelanjutan melalui pemberian apresiasi bagi daerah dapat menjaga RTRW-nya (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan baik. Inflasi pangan dipengaruhi banyak variabel, termasuk faktor musiman cenderung berubah-ubah.

Bank Indonesia menjelaskan hasil preliminary study Pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selain itu, dilakukan penandatangangan Nota Kesepahaman Bersama penguatan rantai pasok antara petani, penggilingan padi lokal, Paiketan Perumda pangan, dan industri perhotelan di Bali, serta penyerahan bantuan sarana-prasarana kepada petani, peternak, dan nelayan di Bali, NTB, dan NTT.

Rakor TPID Bali Nusra ini menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan produktivitas dan efisensi rantai pasok dari peningkatan produktivitas pertanian, disepakati rekomendasi berupa penguatan infrastruktur irigasi, sarana produksi, fasilitas pasca panen dan kualitas SDM pertanian, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta sinergi untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor pertanian.

Untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, disepakati rekomendasi berupa perluasan digitalisasi pemasaran produk, penerbitan payung hukum di daerah untuk optimalisasi penggunaan produk lokal, serta perluasan ekosistem hulu hilir pangan yang terintegrasi  Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasok  diperkuat, termasuk aspek persaingan usaha dan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), memastikan keberlanjutan pasar  adil dan transparan. Nn