Lantik Forum TJSL Provinsi Bali, Mahendra Jaya Minta Perusahaan Sisihkan Keuntungan untuk Pengentasan Kemiskinan di Bali

KataBali.com – DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya meminta perusahaan di Bali agar dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk kesejahteraan Masyarakat Bali. Hal tersebut ia sampaikan saat melantik Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali Masa Bhakti 2024-2027 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Rabu (15/5) pagi.

Mendasari konsep Pembangunan Bali yang berpijak pada ‘Dharma’ yaitu kebaikan dan kebenaran menurut Dharma Agama dan Dharma Negara. Mahendra Jaya menilai sangat tidak adil jika masih terdapat kemiskinan di Bali. “Menjadi tidak adil dan mengenaskan ketika di Bali masih ada orang miskin, miskin ekstrem dan anak-anak yang stunting setelah 78 Tahun Indonesia merdeka,” ungkap Mahendra Jaya.

Untuk itu Mahendra Jaya mengajak seluruh pemangku kepentingan terutama perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta untuk ‘Ngrombo’ mengatasi berbagai persoalan pembangunan Bali. Ia menyampaikan bahwa ‘Ngrombo’ adalah bentuk gotong-royong dan kolaborasi namun maknanya jauh di atas itu. “Gotong-royong ini merupakan suatu tanggung jawab, kehormatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Ini konsep Ngrombo. Lebih tinggi dari gotong-royong, lebih tinggi dari kolaborasi,” jelas birokrat asal Gianyar tersebut.

Terkait masih adanya persoalan-persoalan sosial di tengah hebatnya Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui ‘Ngrombo’ telah menyalurkan dukungan sukarela dari pegawai Pemerintah Provinsi Bali melalui program ‘Pemprov Bali Hadir’ dengan memberikan bantuan bedah rumah, bantuan dana pendidikan, bantuan pengobatan bibir sumbing serta bantuan pemberdayaan peternak dengan pemberian bantuan bibit ternak.

Forum Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan Provinsi Bali merupakan upaya kolaboratif sebagai wujud konkret sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perusahaan, mulai dari BUMN, BUMD, Persero, Perseroda dan perusahaan swasta lainnya dalam mendorong partisipasi pengusaha menyukseskan pembangunan daerah.

Dengan terbentuknya Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali, ia berharap penyaluran bantuan berupa anggaran program dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bali dapat lebih terarah, terintegrasi dan selaras dengan Program Pembangunan Daerah dengan prioritas utama adalah program pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, peningkatan kualitas SDM hingga pembangunan sarana-prasarana publik.

“Dengan forum ini, bantuan yang disalurkan tentu akan lebih efektif dan terkoordinasi sehingga dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta Pemerintah Daerah,” jelas Mahendra Jaya.

Ia menyampaikan bahwa partisipasi stakeholder sangat penting dalam pembangunan Bali. Persoalan pembangunan termasuk di Bali sangat kompleks dan berimplikasi pada berbagai bidang, sementara Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan fiskal APBD yang menyebabkan tidak bisa dengan leluasa merealisasikan program kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Oleh sebab itu, ia menilai peran swasta dan stakeholder lain menjadi penting untuk bersama-sama ‘Ngrombo’ membangun Bali.

Diketahui bahwa dana TJSL nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh Forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali atau perusahaan itu sendiri dan tidak masuk ke kas daerah. Namun ia tetap meminta agar perusahaan dapat tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaaan dana TJSL sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan jumlah anggota forum TJSL Perusahaan Provinsi Bali saat ini terdiri dari 36 BUMN, 6 BUMD, 172 Perusahaan Swasta dan 6 lembaga lainnya. “Anggota ini akan terus kami update, bekerjasama dengan induk asosiasi yang ada,” katanya.

Sementara jumlah dana yang terkumpul telah mencapai 9,3 Milyar rupiah yang atas arahan Pj. Gubernur Bali akan digunakan untuk melaksanakan program TJSL Perusahaan Provinsi Bali tahap pertama yaitu Redesain Lapangan Puputan Margarana, Program Bedah Rumah serta pembiayaan Program Pokok PKK di seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. hb