Rakorwil TPID Bali Nusra, Disepakati Tingkatkan Peran Pemerintah Dengan 6 Langkah Kendalikan Inflasi

KataBali.com-Denpasar-Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Rolekson Simatupang,mengungkapkan pengendalian inflasi Bali, NTB, dan NTT masih perlu ditingkatkan, mengingat tingkat inflasi Bali, NTB, dan NTT masih berada di atas nasional. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan, diantaranya pemanfaatan APBD untuk mendukung transportasi pangan.

Hal itu dikatakan Rolekson Simatupangf dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil).Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur mengangkat tema ”Penguatan Kelembagaan Pangan di Daerah (BUMD/Koperasi) Pengendalian Inflasi dan Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) di Wilayah Balinusra..

Rakorwil Balinusra menghasilkan beberapa kesimpulan,akan ditindaklanjuti, diantaranya (1) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi, terutama melalui 6 langkah konkret yang meliputi operasi pasar, sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan tanam, peningkatan realisasi Belanja Tak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD; (2) Mendorong pembentukan atau penguatan kelembagaan

  Perumda/BUMD/BUMDes/Koperasi yang bergerak di sektor pangan dan meningkatkan peran engendalian inflasi daerah, seperti sebagai offtaker produk pertanian, pelaksana KAD, mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar;dan  Mendukung Perumda/BUMD/Koperasi/BUMDes pangan mendapatkan fasilitasi distribusi pangan (subsidi ongkos angkut) serta akses ke hulu pertanian.

  Selain itu,diperlukan fleksibilitas tingkat pengembalian oleh Perumda/BUMD pangan kepada Pemda agar  berkontribusi  besar  kegiatan intervensi harga pangan; serta (4) Meningkatkan KAD, baik B2B maupun G2G, terutama antara daerah sentra produksi dengan daerah kekurangan pasokan.Pemda melakukan pemetaan champion produk masing-masing wilayah serta memberikan dukungan akses referensi  terhubung dengan produsen champion.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan, kerja sama antar daerah menjadi hal yang penting dilakukan. Pengendalian inflasi merupakan tugas bersama, sehingga perlu kolaborasi dari berbagai stakeholders. Pada April 2024, potensi luas panen padi di Bali cukup besar, diprakirakan mencukupi kebutuhan di Bali yang memiliki Paiketan Perumda Pangan Bali berperan aktif pengendalian inflasi di Bali. Ia mendorong setiap kabupaten/kota memiliki Perumda Pangan yang berkontribusi lebih besar menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja menjelaskan, target inflasi 2024 adalah 2,5±1%, hal ini mengisyaratkan Balinusra harus memiliki langkah tepat memitigasi potensi risiko inflasi tahun 2024.Berbagai tantangan mengemuka di awal tahun ini.

Erwin menyebut. Ada 4 tantangan, yakni Pertama rangkaian HBKN dari Januari hingga April, dan peningkatan permintaan saat musim liburan seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan;Kedua ) penurunan produksi komoditas pangan sesuai pola musiman berakibat kurang mencukupi saat terjadi kenaikan permintaan; dan ke Ketiga hampir meratanya kenaikan harga komoditas pangan di nusantara dampak faktor cuaca; serta ke Empat Kekeringan dan semakin tingginya biaya input pertanian, seperti pupuk dan bibit.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari menyampaikan bahwa volatilitas inflasi bulanan di Balinusra semakin rendah, namun tekanan inflasi pada Februari cukup tinggi,Terutama inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau di atas 5%.“Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sinergi program pengendalian inflasi untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi tahunan bahan makanan di bawah 5%. Utari menekankan poin penting upaya pengendalian inflasi melalui 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi efektif, “ tegas Diah.nn