Ekonomi Bali Tumbuh 5,86%, Bank Indonesia Dorong Akselerasi Sektor Pertanian di Luar Pariwisata

KataBali.com-Denpasar- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari mengatakan, di tengah ketidakpastian perekonomian global, kinerja ekonomi nasional dan Bali tetap tumbuh tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai target sasaran 3%±1%. Pada triwulan IV 2023, perekonomian Bali tumbuh menguat dan tercatat sebesar 5,86% (yoy) atau 5,71% (yoy) untuk keseluruhan tahun 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36% (yoy).

“ Level pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy) dan Bali menempati peringkat 6 (enam) dari 34 Provinsi di Indonesia.Untuk itu mengakselerasi perekonomian Bali, sektor potensial lain di luar pariwisata perlu didorong, salah satunya sektor pertanian, “ ungkap Diah Utari, dalam acara Sarasehan Perekonomian Bali Kamis (7/2) di Grha Tirta Gangga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra; dan Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Fitria Irmi Triswati.

Sektor pertanian, kata Diah utari , menyumbang sekitar 15% terhadap PDRB Bali, mampu menyerap hingga 20% tenaga kerja, serta berperan penting dalam pengendalian inflasi.Sub.sektor perikanan juga termasuk dalam sektor pertanian memiliki pangsa terbesar dan potensi ekspornya cukup tinggi.Namun, pertumbuhan kredit sub sektor ini justru terkontraksi karena dinilai berisiko tinggi, tercermin dari tingginya Non Performance Loan (NPL) dan Loan at Risk (LAR).

“ Diversifikasi sumber pertumbuhan di luar pariwisata penting untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara kawasan utara dan selatan Bali.Saat ini,daerah berbasis pariwisata memiliki pendapatan per kapita per bulan, pengeluaran per bulan, dan intermediasi kredit lebih tinggi dibandingkan daerah non pariwisata. “ jelas Diah.

Ia menyebut, kestabilan harga perlu dijaga karena pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka panjang dengan membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir melibatkan Perumda pangan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah.

Sedangkan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI perlu sinergi semua pihak mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali.

       Kesenjangan Bali Selatan dan Utara Jadi Sorotan

Kepala BAPPEDA Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menjelaskan pentingnya inklusivitas bagi masyarakat Bali. Hingga saat ini, isu kesenjangan antar wilayah di Bali bagian selatan dan Bali bagian utara masih menjadi sorotan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun transformasi sektor pariwisata dan diversifikasi ekonomi melalui enam strategi utama, yaitu Pertama Bali Sehat dan Pintar; ke-Dua Bali Produktif; Tiga Bali Smart Island; Empat Bali Hijau; Lima Bali Terintegrasi; serta Enam Bali Kondusif dan Berintegritas.

Sinergi antar pemangku kepentingan melalui PIKBS menjadi sarana mewujudkan transformasi dengan menggali potensi investasi terdapat di masing-masing kabupaten dan kota di Bali.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran,Fitria Irmi Triswati Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, menegaskan digitalisasi pembayaran merupakan kunci untuk mengakselerasi perekonomian Bali yang inklusif.Ia mengelaborasi fakta transaksi pembayaran digital di tahun 2023 mampu mencapai Rp60,3 triliun atau setara dengan 3 kali Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, persentase pertumbuhan pembayaran digital sejak tahun 2019 hingga 2023 mencapai 123,1%.Salah satu fasilitas pembayaran digital QRIS sudah mampu mengakomodasi transaksi antar negara. Ekosistem digital berkembang pesat di Indonesia diyakini mampu mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Bali, baik transaksi domestik maupun ekspor.

Transaksi QRIS di Bali tumbuh signifikan sejalan perluasan akseptasi pembayaran digital. Pada Desember 2023, volume transaksi QRIS Provinsi Bali mencapai 43,33 juta transaksi dengan total pengguna QRIS tercatat mencapai 993.415 pengguna atau tumbuh 60,91% (yoy). Jumlah merchant QRIS juga terus tumbuh hingga mencapai 789.004 merchant dimana 96,11% diantaranya adalah UMKM.Transaksi QRIS Antarnegara di Provinsi Bali meningkat sejalan peningkatan total transaksi QRIS Antarnegara nasional.Desember 2023, transaksi inbound QRIS Antarnegara terutama dari wisatawan Malaysia,Singapura,dan Thailand. Bali merupakan Provinsi ke 6 terbesar transaksi QRIS Antarnegara secara nasional. nn