Tidak Mudah Kendalikan Inflasi BI Optimalkan Koordinasi Antar Daerah di Bali
KataBali.Com – Denpasar – Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendorong Pemerintah Daerah baik Pemprov Bali, Pemkab/kota di Bali untuk mengendalikan inflasi, karena sangat urgen dikendalikan, sebab berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap.
“ Jika tak dikendalikan, inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat dan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraannya. Sementara harga kebutuhan pokok dan BBM berlomba lomba menaikan harga,” terang Kepala KPw BI Bali Trisno Nugroho didampingi Deputi Direktur KPw BI Bali Donny H. Heatubun, Jum’at ( 30/9 ) saat Media Gathering di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dalam Media Gathering Bank Indonesia Bali bersama BI Nusa Tenggara Barat diikuti puluhan Wartawan dari media cetak dan Online, membahas Pengendalian inflasi yang menjadi fokus Presiden Joko Widodo serta pertumbuhan ekonomi Bali quartal III 2022. Dan Alex Iskandar dari KPw BI NTB.yang mensosialisikan Uang Tahun Emisi 2022
Trisno menyebut Kebijakan inflasi 3 plus minus satu persen, menjadi angka ideal bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi sebesar ini tertutupi dengan kenaikan upah yang diterima pekerja.dan pertumbuhan ekonomi sehat,
Ia mengakui, memang tidak mudah mengendalikan inflasi ditengah ancaman resesi dunia dan semakin bertambahnya Negara yang mengalami krisis energy dan pangan, “ Untuk itu, Bali harus terus digalakkan pengendalian inflasi karena terkait dengan daya beli masyarakat. Setelah sempat kontraksi, dengan mengalihkan subsidi BBM dipastikan menjadi pemicu inflasi.untuk itu pengendalian inflasi harus menjadi fokus.
Kebijakan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) unruk pekerja bergaji di bawah Rp 3.500.000 tentu sangat membantu mempertahankan daya beli,juga bantuan sosial lain kepada keluarga penerima manfaat (KPM), “ Pemerintah memastikan adanya subsidi transportasi bagi produk kebutuhan masyarakat.Kenaikan BBM, bersubsidi transportasi, harga komoditi kebutuhan pokok dipastikan tidak akan naik.dan Pemerintah daerah sudah melakukannya,” jelas Trisno.
Untuk pengendalian Inflasi ada strategi perlu dilakukan, yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD), suka atau tidak suka wajib ditekan mengingat potensi maupun produksi pangan tiap kabupaten/kota di Bali tidaklah sama. Jika KAD berjalan baik, maka kebutuhan pangan Bali bisa terpenuhi dari produksi daerah agar biaya operasional tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mengambil ke luar pulau.
Di Bali, sebut Trisno ada Tiga wilayah yakni Denpasar, Badung dan Gianyar merupakan pasar, tempat penjualan seluruh komoditi di Bali, seperti Kabupaten Bangli sebagai sentra telur harus bisa memasok daerah lain, dan Kabupaten Tababan sebagai sentra produksi harus mampu memasok kebutuhan Kabupaten lain di Bali juga sayur mayor dan buah buahan, Badung dan Gianyar merupakan pasar tempat penjualan seluruh komoditi di Bali sedangkan daerah lain yaitu Karangasem, Bangli, Buleleng, Klungkung, Tabanan dan Jembrana merupakan daerah produksi, “ Sangat penting antar Kabupaten dan kota di bawah koordinasi Provinsi mengadakan perjanjian Kerja sama (PKS), dan terbentuknya BUMD pangan akan lebih bagus lagi,” jelas Trisno.
upaya-upaya memaksimalkan potensi sumber daya lokal seperti pangan beras telur hingga garam agar bisa lebih memberdayakan petani maupun UMKM. “Bali memiliki banyak sumber daya seperti pangan beras, telur, sayuran yang berkualitas, jangan lagi mendatangkan dari luar Bali,” katanya.
Upaya mengangkat potensi produk pertanian lokal makin banyak konsumen seperti industri pariwisata dimana hotel berbintang kelas dunia seperti Marriot Group membeli produk lokal seperti buah dan sayur dan hasil pertanian,”Jika ini menjadi gerakan bersama maka semakin banyak yang memanfaatkan produk lokal Bali, semakin menggerakkan dan menggairahkan kembali perekonomian di Bali,” jelas Trisno
Seiring membaiknya kondisi pandemi BI mendorong masyarakat membelanjakan uangnya belanja produk lokal. Karena pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 3,04% (yoy) di triwulan kedua tahun 2022. Angka ini disebutkan meningkat dari triwulan pertama yang sebesar 1,46% (yoy).
Deputi KPw BI Bali Donny H. Heatubun menjelaskan, inflasi tetap harus dikendalikan. Jika pertumbuhan hanya 4 persen, inflasi misalnya sampai 6 persen,beban masyarakat berat kemampuan membeli bahan pokok menurun.artinya Masyarakat rugi 2 persen,
Donny melihat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat baik. Misalnya harga komoditi ekspor naik, serta ketahanan ekonomi nasional juga bagus. Cuma harus mengantisipasi embargo gandum, karena dampaknya harga naik seperti mie, roti tentu maka masyarakat beralih ke beras pun berpeluang naik.Maka terjadi inflasi. nn