Gubernur Bali Koreksi Target Indikator Makro Pembangunan Bali
KataBali.com – Gubernur Bali I Wayan Koster mengoreksi beberapa target indikator makro pembangunan daerah Bali dalam RPJPD 2005-2025, untuk dituangkan dalam RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025,diantaranya,Pertumbuhan ekonomi dari target 8,2-9,4%,menjadi 7,0-8,0% Angka kemiskinan dari target 4,2%,menjadi1,0-1,5%,danTingkat Pengangguran Terbuka dari target 1,9%, menjadi 0,5 – 1,0%.
Sedangkan Kontribusi Sektor Primer terhadap PDRB dari 20% menjadi 25%;Kontribusi Sektor Sekunder terhadap PDRB dari 25% menjadi 30%;Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB dari 55% menjadi 45%-55%,Indeks Pembangunan Manusia dari target 75, menjadi 75 – 80
Hal itu ia sampaikan saat membuka Musrembang Penyusunan Perubahan RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2005-2025 dan RPJMD Semesta Berencana Prov. Bali 2018-2023, Selasa ( 8/1) di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur,Renon, Denpasar.
Menurut Koster,Target-target baru ini menggambarkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk bekerja keras mewujudkan Bali Era Baru, sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno, yaitu: Berdaulat secara Politik, Mandiri secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Ia berharap Musrenbang ini, mampu menjabarkan Visi-Misi Saya ke dalam rumusan program-program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas, dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, dalam implementasi dapat menyentuh memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
Seluruh jajaran perencana pembangunan bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali, harus terus bekerja keras,berkoordinasi, dan bersinergi, dalam pelaksanaan program pembangunan,menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, mewujudkan “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”.
Sebelumnya , ia menjelaskan, Pembangunan Bali dilaksanakan berkonsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB),secara sistematis, massif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global, meliputi berbagai aspek bersifat Holistik; terpola, terencana, terarah dan terintegrasi,untuk memastikan keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kab./kota se-Bali.
Pembangunan bersifat integratif; Pemerintah Provinsi Bali harus membangun kabupaten/kota, bukan membangun di kabupaten/kota secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan kabupaten/kota. Untuk itu proses perencanaan harus dilakukan bersama-sama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab.Kota;
Pembangunan berbasis perencanaan sinergis dalam konteks kepentingan membangun kabupaten/kota se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga Pemprov. lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung;
Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural. Gubernur Bali sebagai Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat, harus mengedepankan kepemimpinan formalistik yang hierarkhi dan struktural memimpin pembangunan Bali di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
Pembangunan dengan pendekatan Satu Kesatuan Wilayah. Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola, yang Berpihak pada Kepentingan Bali.
Pembangunan Bali., khususnya kepariwisataan, untuk menjawab tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani dan tegas dalam penegakan peraturan perundang-undangan, berani dalam nindihin Gumi Bali, menjaga dan memelihara Genuine Bali, dan berani melakukan terobosan kebijakan baru untuk memajukan Bali.
Musrenbang dihadiri pula Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugasa Kori, Dirjen Bangda Kemendagri Eduard Sigalingging, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendikbud Suharti, Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizky Ratman. (Nn )
