DPW Bali di Munas V APKLI Depok
KataBali.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (DPP APKLI) resmi menggelar Munas V di Aula Prof. Lafran Fane Graha Insan Cita Depok Pada Minggu 16/4/2017. Adapun tema ‘Cetak Biru Percepatan Perang Gerilya PKL Kembalikan Kedaulatan Ekonomi Bangsa Dari Cengkraman Bangsa Asing’.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan DPD tingkat Kabupaten Kota dan DPW tingkat Provinsi Se-Indonesia diawali menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjut menyanyikan Mars APKLI dan tarian daerah serta menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.
Selain itu, para tamu undangan yang hadir seperti Kapolres Depok, Dr Ir Irnanda Laksanawan Msc Eng, Bos Bank Artagraha Indra Sintung Budiyanto, Irjen Boy Rafli Amar sekaligus membuka acara Munas.
Ketua DPW APKLI Bali yang diwakili Sekretaris, Randy Gusas, SP mengatakan bahwa kehadiran APKLI merupakan representasi pengembangan ekonomi di tingkat mikro dengan kedaulatan berdasarkan pancasila. teruntuk di wilayah Bali diharapkan ke depan bisa menjadi program percontohan PKL nasional bahkan dunia melalui Munas kali ini.
Sementara itu Dewan Penasehat DPW APKLI Bali, Ali Fauzi berharap APKLI Bali bisa memperjuangkan ruang bagi PKL dalam memperjuangkan cluster cluster dengan pemda tingkat II se Bali menindak lanjuti perpres 125 tahun 2012 agar menelorkan perda perda sebagai tindak lanjuti perpres tersebut.
Selain itu APKLI Bali kedepan agar membantu akses permodalan bisa mendorong PKL bisa unggul dalam persaingan global dan bisa menyajikan destinasi destinasi yang melibatkan PKL di daerah pariwisata dunia ujar Ali.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyampaikan melalui kerjasama dan hubungan saling mendukung antar semua elemen masyarakat, PKL dapat menjadi bagian dari masyarakat dengan menyediakan kebutuhan secara cepat dan murah sekaligus menghidupkan kegiatan ekonomi dengan tertib dan harmonis.
Ditambahkan Kadiv Humas, Untuk menciptakan ketertiban masyarakat, PKL haruslah terkoordinir, bertempat di lokasi yang tertata, aktif mengikuti berbagai pelatihan dan pemberdayaan tentang ekonomi, hukum, dan pengetahuan lain, serta mendapatkan perlindungan dan payung hukum.
” Selain itu, PKL harus bekerja sama dengan aparat terkait dalam menjaga kebersihan dan keamanan, dan mentaati peraturan dan prinsip-prinsip dasar, yaitu tertib, indah, aman, dan bersih,”terang Irjen Pol Boy Rafli Amar.
Selanjutnya Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pada akhirnya PKL tidak lagi dipandang sebagai aktivitas illegal. PKL dapat menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran di Indonesia dan lemahnya penyerapan tenaga kerja di sektor swasta. PKL sebagai sektor informal tidak lagi dapat diabaikan dan justru diberdayakan untuk menggerakan perekonomian nasional. Persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dihadapi dengan sumber daya manusia bidang informal yang telah dibina dan ditingkatkan kompetensinya.
Acara juga dimulai dengan Penandatangan MoU antara Ketua umum APKLI dan Ketua Umum DPP AWPI Ir. Nadiyanto.
