Proyeksi RPJMD Bali Melenceng
KataBali.com – Akibat situasi ekonomi global berdampak pada Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2013-2018. Bahkan, akibat situasi itu, Bappeda Bali harus kembali melakukan penyesuaian target dari RPJMD yang sebelumnya telah diproyeksikan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nyoman Adnyana, menyebutkan bahwa melencengnya proyeksi RPJMD Bali itu terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi Bali. Dimana kata dia, dari awalnya laju pertumbuhan ekonomi diprediksi bisa mencapai 7,7 persen di awal 2017 meleset turun dengan hanya mencapai 6,82 persen.
Demikian halnya dari angka kemiskinan. Meski awalnya Bali mentarget posisi angka kemiskinan mampu ditekan pada posisi 3,77 persen, saat ini dari fakta yang ada masih berada pada kisaran 4,0 persen. Demikian halnya angka pengangguran sebelumnya diprediksi 1,48 meningkat menjadi 1,90 persen. “Termasuk juga nilai investasi dari semula diproyeksi Rp 69,549 triliun turun menjadi 32,800 triliun,”ujarnya usai pertemuan dengan kepala Bappeda Provinsi Bali, di DPRD Bali Senin (23/1).
Politisi PDI Perjuangan asal Bangli ini mengatakan, dewan akan melakukan pendalaman salah satunya tentang target perekonomian karena apa yang dibuat juga mengacu pada nasional. Kalau runutannya dilakukan penyesuaian, targetnya jauh dari sebelumnya akan dipersoalkan dan dipertanyakan.
Adnyana menambahkan, kalau menyangkut penilaian terhadap RPJMD, itu akan dinilai oleh dewan ketika gubernur mengakhiri masa jabatannya. Dalam penilain tersebut, gubernur melakukan perubahan signifikan akan dipertanyakan, tetapi kalau mengacu pada standar peningkatan ekonomi secara nasional daerah, dewan akan bisa memaklumi. “Kami juga tidak bisa membuat target yang muluk-muluk, masak uangnya tidak ada, perekonomian lemah buat gini gitu, bohonglah itu. Masak kita DPRD juga mau bohong pada rakyat, tidaklah,”tambahnya.
Untuk itu, politisi yang juga anggota Komisi I DPRD Bali ini berharap ada singkrunisasi dan singkrunisasinya itu sesuai dengan kondisi riilnya. Diharapkannya juga tidak boleh menghindar dari pertanggungjawaban begitu saja. “Nanti enak seolah-olah sukses dan angkanya dipoles, tidak bisa seperti itu,”pintanya.
Sementara terkait melencengnya proyeksi RPJMD Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa menyampaikan, adanya perubahan proyeksi angka yang dituangkan dalam RPJMD hal itu juga dipengaruhi kebijakan ekonomi global, eksport mengalami perlambatan termasuk kunjungan wisatawan ke Bali menurun drastis. Apalagi munculnya sepuluh Bali baru yang dikembangkan didaerah lain. “Dulu, lama tinggalnya sampai 12 hari akan tetapi sekarang menjadi maksimal 3 hari,”jelasnya.
Atas dasar itu, berdampak pada peluang kesempatan kerja, Indek Pembangunan Manusia dan kemiskinan sehingga dilakukan penyesuaian agar angkanya realistis. Pada tahun 2018, kata Putu Astawa ditahun 2017 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 8,5 dan riil yang terjadi setelah 2014 terjadi pelambatan menjadi 6,82. Sementara 2018, pertumbuhan ekonomi, 8,2, akhirnya dipasang 7,26 angka tersebut diprediksi pada angka rata-rata akan tetapi masih tetap diatas rata rata nasional. Kemiskinan 3,80, beda sedikit awalnya 3,74.
Pengangguran 1,4 menjadi 1,8. Generasio tadinya 0,26 menjadi 0,34. “Kami lakukan perubahan terhadap prediksi ini setelah melakukan kajian dengan tim kami di Bappeda dan kami juga tidak mau asal-asalan,”pungkasnya.(JcJy)
