Gubernur Minta Masyarakat Segera Urus Penggantian Kartu JKBM ke JKN di Kantor Kades
KataBali.com – Dengan terintegrasinya program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) per 1 Januari 2017, dimana dengan pengintegrasian tersebut maka secara otomatis kartu JKBM tidak dapat digunakan lagi untuk berobat.
Untuk itu, bagi masyarkat pemegang kartu JKBM diminta segera mengurus penggantian kartu JKBM kedalam kartu JKN sehingga masyarkat tidak mengalami kendala ketika memerlukan layanan kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun rumah sakit. Demikian disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Minggu ( 29/1).
Lebih jauh Gubernur Pastika menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tahun ini mengalokasikan anggaran mencapai 115 Milyar guna mendanai pembiayaan iuran BPJS bagi masyarakt yang tidak mampu yang namanya tidak termasuk dalam daftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Gubernur juga meminta agar para aparatur desa untuk membantu mensosialisasikan tentang pengintegrasian teresbut kepada masyarkat sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi dan meminta semua pihak proaktif dan tidak bersikap acuh tak acuh dalam menyikapi perubahan aturan tersebut.
“ Saya minta masyarkat segera mengurus penggantian kartu JKBM kedalam Kartu JKN , aparatur desa sosialisasikan dan segera daftarkan warganya yang tidak mampu dan tidak masuk daftar PBI ke Dinas Sosial sehingga iuran BPJS mereka bisa dibayarkan oleh Provinsi. Jangan menunggu sakit dulu baru buat kartu, sediakan payung sebelum hujan. Disamping itu para petugas kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit saya harapkan jangan terlalu ‘saklek’ kepada pasien yang memang memerlukan penanganan tetapi belum memiliki kartu JKN .
Saya harapakan semua pihak turut bersama sama mengawal proses pengintegrasian ini dan jangan sampai mengorbankan masyarakat yang sedang sakit dan memerlukan perawatan,” Imbuhnya.
Dalam orasinya di hari Minggu ini, Gubernur Bali kembali mengingatkan masyrakat Bali untuk selalu meningkatkan potensi diri sehingga memilki daya saing dalam upaya memenangkan persaingan global. Berbagai upaya akan terus dilakukan Pemerintah seperti dengan memberikan pelatihan, pendidikan serta membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Bali.
“ Mari kita tata diri, tingkatkan kuallitas diri dengan pendidikan, kesehatan dan olahraga serta bekerja keras , miliki kualitas diri dan daya saing tinggi sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di tanah sendiri, “ tuturnya. PB3AS pagi ini juga diisi dengan orasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali yang diwakilkan oleh I Gede Erwan Kasi Pemberdayaan Masyarkat BNNP Bali dimana menurutnya saat ini narkotika telah dijadikan sebagai suatu alat untuk melumpuhkan kekuatan negara lain atau lebih dikenal dengan istilah “ Proxy War “ .Dengan menggunakan narkotika, suatu negara akan melumpuhkan generasi muda yang ada sehingga negara tersebut akan mengalami kemunduran karena generasi mudanya menggunaan narkoba.
Hal ini disebabkan karena seseorang yang menggunakan narkotika akan mengalami gangguan dalam sistem syaraf yang menyebabkan sulit berpikir secara logis serta gangguan kesehatan lainnya seperti impoten secara permanen . Untuk itu, pihak BNNP Bali secara gencar terus melakukan sosialisasi melalui sekolah sekolah maupun pergruan tinggi akan bahaya dari narkoba serta meminta masyarkat mengotimalkan komunikasi dalam keluarga sebagai upaya dalam mencegah seseorang terjerebab dalam penggunaan narkoba. Selain itu, tampil pula Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda yang berbicara terkait dengan keterlambatan proses penggajian bagi Guru SMA/SMK yang dulunya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan sejak tahun 2017 menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
Menurut Ida Bagus Arda, keterlambatan tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa proses pengalihan status para Guru dan PNS dari Kabupaten/ kota ke Provinsi dan proses tersebut memerlukan waktu dan kejelian sehingga tidak ada data yang tertinggal ataupun terbayarkan ganda. Pengalihan wewenang SMA/SMK dari Kabupaten /kota ke Provinsi juga menjadi sorotan Mantan Komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha yang menyampikan harapannya agar dengan dialihkannya wewenang SMA/SMk ke Provinsi, pihak Provinsi dalam proses rekrutmen dan mutasi Kepala Sekolah dapat bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN) sehingga Kepala Sekolah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam membangun sekolahnya .
Selain berkenaan dengan penempatan Kepala Sekolah, Gusti Ngurah Arta juga menyoroti tentang penerimaan siswa baru SMA/SMK dimana ia berharap agar pihak Provinsi benar benar mengawasi penerimaan siswa baru SMA/SMK Negeri agar benar benar siswa unggulan dan bukan diterima dengan KKN, dengan demikian kualitas lulusan dari sekolah tersebut benar benar bibit unggul yang nantinya mampu bersaing di tingkat Perguruan Tinggi maupun saat memasuki dunia kerja.
Menanggapi orasi dari Mantan Komisoner KPU Pusat tersebut, Gubernur Pastika menyampaikan bahwasannya dengan dialihkannya wewenang guru SMA / SMK ke Provinsi maka hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi dimana guru SMA/ SMK dimanapun bertugas akan mendapat perhatian yang sama , disamping itu para sisiwa tidak akan berbondong bondong bersekolah di wilayah Denpasar karena di tingkat Kabupaten pun kualitas pendidikannya akan sama.
Pastika juga memastikan bahwasannya penyelenggaraan pendidikan akan bebas dari KKN sebagai salah satu upaya dalam menghasilkan generasi muda berkualitas tinggi, siap saing dan menguasai teknologi. PB3AS pagi ini juga diisi orasi dari Mantan Rektor UNUD Prof. Sukardika yang menyampaikan apresiasinya atas dibukanya Klinik Semesta Mandiri ( KSM) Klinik Khusus cuci darah baru baru ini yang diresmikan langsung oleh Gubernur Bali.
Menurutnya klinik semacam ini sangat bermanfaat bagi masyarkat sehingga akses masyarakat untuk berobat semakin banyak. Dalam kesempatan ini, Prof Sukardika juga menyoroti tentang keberadaan Rumah Sakit Bali Mandara ( RSBM) dimana ia berharap sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit tersebut memang benar benar yang terbaik sehingga dengan sarana prasarana yang dimiliki akan dapat menunjang rumah sakit milik Pemprov Bali tersebut untuk menjadi rumah sakit pusat rujukan dan rumah sakit pendidikan.
Kedepannya ia juga berharap, RSBM akan dapat terus berkembang menjadi rumah sakit untuk lanjut usia, pusat layanan kanker terpadu serta memilki pelayanan stem cell. JcHBl
