Gubernur Pastika Minta Jajarannya Susun Program 2017 lebih Realistis
KataBali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajarannya untuk menyusun program yang lebih realistis lagi di tahun 2017. Hal itu ditegaskannya saat memimpin Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Prov Bali Tahun 2016, Triwulan III di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat kemrin (28/10).
Dalam rapat yang turut juga dihadiri oleh Sekda Prov Bali Cok Ngurah Pemayun dan diikuti oleh segenap jajaran eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali, Pastika mengingatkan agar rancangan program disusun sesuai dengan kebutuhan rakyat dan sudah dipastikan bisa dikerjakan sesuai jadwal. “Jangan sekali-kali bikin program yang aneh, yang nantinya susah diselesaikan, baik karena terbentur aturan atau karena waktu yang tidak memungkinkan,” tegasnya.
Sehingga, kata Pastika, segala program sudah selesai dan realisasi menyentuh angka di atas 90% paling lambat di akhir bulan oktober dan tidak memberatkan Biro Keuangan menyangkut administrasinya. “Sehingga bulan nopember dan desember anda semua tinggal beres-beres saja, tidak ada lagi sistem kebut akhir tahun,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menekankan jajaran Pemprov untuk menghindari prakter pungutan liar (pungli). Pastika menginginkan agar implementasi e-government yang sudah dimulai dari 7 tahun yang lalu semakin diperkuat untuk meminimalisir pungli, karena sejak bergulirnya program Bali Mandara, Ia begitu konsisten menjalankan pemerintahan yang bersih. Selain itu, aturan tentang pungli menurutnya sekarang sudah sangat ketat, ditambah lagi ASN di lingkungan Pemprov Bali sudah mendapatkan upah sesuai dengan beban kerja mereka, jadi sudah seharusnya mereka bekerja sesuai dengan aturan.
“Saya harap semua kerja lurus-lurus saja, karena gaji juga sudah sangat sesuai dan ingat NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria -red), jadi semua ASN sudah seharusnya mengabdi tulus pada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Jadi jika sudah tidak ada lagi masyarakat yang sakit, miskin atau bodoh, berarti anda sudah bekerja sesuai dengan SOP,” tuturnya.
Di sisi lain, Ia mengharapkan pengarahan ini tidak berhenti sampai di sini saja, harus diteruskan hingga tingkat staf terbawah, sebagai pemacu semangat untuk bekerja. Terakhir orang nomor satu di Bali ini juga mengharapkan penguatan sistem pengawasan, sehingga segala program pro rakyat bisa tepat sasaran.
Sebelumnya Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba melaporkan tentang capaian program Pemprov Bali. Menurutnya secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kenaikan sampai dengan akhir bulan September tahun ini yang tercatat sebanyak 6,05% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang naik dari 1,99% menjadi 2,12%. “Sehingga menurut saya kenaikan ekonomi tidak begitu sehat, karena tidak dibarengi dengan penurunan pengangguran, dan jika tidak segera dilakukan langkah antisipatif dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun lagi,” jelasnya.
Inflasi di Bali juga mengalami kenaikan tahun ini menjadi 3,18% yang sebelumnya tahun 2015 hanya sebesar 2,75%. Untuk itu ia menyarankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar segera mengambil langkah mencegah inflasi semakin tinggi, meskipun angka inflasi di Bali masih terendah di tingkat nasional. Kabar gembira datang dari berhasilnya Bali meraih kembali posisi kedua sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terendah di bawah DKI Jakarta, yaitu sebesar 4,25% yang tahun lalu berkisar di angka 5,25%. Ia mengapresiasi segenap SKPD yang bekerja tidak kenal lelah secara keroyokan mengurangi angka kemiskinan. Sementara untuk realisasi fisik dan keungan, hingga akhir tri wulan ketiga juga mengalami peningkatan dimana menjadi tertinggi sejak tahun 2012. Realisasi fisik sendiri hingga akhir september 2016 mencapai 75,71% dari target 77,23% dan realisasi keungan adalah 57,24% dari target 78,8%.
Selain itu, terdapat juga paparan dari Kepala BPMPD Provinsi Bali Ketut Lihadnyana tentang kiat-kiat instanisnya membangun perekonomian dari desa. Ia berharap dana desa yang disalurkan bisa tepat sasaran dan tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur semata. Pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur desa sepenuhnya selesai tahun 2017, sehingga tahun-tahun berikutnya dana desa baik dari pusat maupun provinsi bisa difokuskan untuk program pemberdayaan desa dan masyarakatnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DISDIKPORA)Provinsi Bali TIA Kusuma Wardani dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya juga mendapatkan kesempatan penyampian pemaparan. TIA Kusuma Wardani melaporkan jika proses verifikasi SMA dan SMK dari kabupaten/kota sudah rampung dan tahun 2017 sebanyak 127 SMK/SMA di Bali ditambah dengan SMA dan SMK Bali Mandara sudah menjadi kewenangan Provinsi. Mengenai verifikasi terhadap tenaga ASN sebanyak 6.485 serta non ASN sebanyak 4.617, pihaknya juga sudah selesai mendata, dan segala hal mengenai status kepegawaian beserta penghasilan ditargetkan kelar akhir tahun ini, sehingga 2017 mereka sudah berstatus sebagai ASN Pemprov Bali.
Sementara Suarjaya memaparkan rentang progres RS Bali Mandara yang hingga saat ini perkembangan bangunan fisiknya sudah mencapai angka di atas 90%. Untuk tahun depan, pihaknya mengakui sudah siap memasukkan alat kesehatan beserta proses rekrutmen pegawai medis maupun non medis. Adapun pegawai medis inti yang telah direkrut, untuk saat ini sudah dititipkan di RS Mata Bali Mandara.
Ia juga menyampaikan rasa optimisnya terhadap rumah sakit tersebut yang akan menjadi rujukan tidak saja bagi rumah sakit di Bali bahkan di kawasan Indonesia bagian timur yang sesuai juga dengan harapan Gubernur Pastika. Ke depan sesuai dengan arahan Gubernur, pihaknya juga akan mengembangkan rumah sakit tersebut sebagai ikon Medical Tourism bagi Bali. Di sisi lain,ia juga mengingatkan akan bahanya penyakit DBD yang mencapai puncak penyebaran di bulan januari, karena hingga saat ini Bali masih menjadi provinsi tertinggi dengan kasus deman oleh gigitan nyamuk itu. Untuk itu ia mengajak masyarakat dibantu pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif sebelum penyebaran lebih parah lagi. (JCHBl)
