Gubernur Pastika Beserta Jajaran Nganyarin ke Pura Mandhara Giri Semeru Agung
KataBali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika beserta kepala SKPD di lingkungan Pemprov Bali melakukan Bhakti Nganyarin serangkaian upacara Pujawali di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Desa Senduro, Lumajang, Jawa Timur, Pemprov Bali yang dimpin langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika melaksanakan “Bhakti Penganyar” pada Kamis lalu (28/7) .
Gubernur yang berbaur bersama krama di pura tersebut berkesempatan mendengarkan Darma Wacana dari Ida Pandita Dukuh Acarya Daksa yang menyampaikan bahwa misi dari lahir ke duia ini adalah melayani, dan bukan dilayani. Merujuk pada sloka dalam kitab suci Reg Weda yang mengajarkan cara melayani tuhan adalah dengan melayani para pemuja Tuhan.
”Melayani seseorang berarti melayani sang atma yang tidak lain berarti melayani Tuhan,“Madawa sewa Manawa sewa –melayani Tuhan dengan melayani umat manusia”, ujarnya .
Gubernur Pastika juga berkesempatan menggelar diskusi (dharma tula) bersama sejumlah tokoh Hindu seperti Ida Pandita Dukuh Acarya Daksa, Ketua PHDI I Gusti Ngurah Sudiana , Ketua MUDP Jero suena Putus Upadesa, Tjokorda Ardhana Sukawati dan Kepala SKPD dilingkungan Pemprov Bali. Pada kesempatan itu mengemuka sejumlah isu yang tengah dihadapi Bali Salah satunya adalah rencana pembentukan Badan Pengelola Kawaan Besakih.
Menurut Gubernur Pastika, pembentukan lembaga ini didasari atas permasalahan yang ada di Pura Besakih. Dijelaskan Pastika, nantinya badan ini hanya akan berfokus mengurusi dua bagian dari konsep Tri Hita Karana , yaitu Pelemahan dan Powongan.
“Lembaga ini nantinya akan mengurus masalah Palemahan dan Pawongan. Kita tidak akan masuk ke ranah Parahyangan. Kita harapkan keberadaan badan ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar pura Besakih,” ujarnya.
Menurut Pastika, saat ini sejumlah permasalahan terjadi di Pura Besakih diantaranya berkaitan dengan retribusi dan penataan pedagang, retribusi parkir serta tiket masuk bagi para wisatawan yang berkunjung ke Pura Besakih. Dijelaskan Pastika, semua itu tidak ada kejelasan kemana masuk uang retribusi tersebut.
Untuk itulah menurut Pastika perlu ada otoritas yang besar, tegas dan keras untuk mengelola kawasan Pura Besakih. Jika itu tidak ada, maka kehancuran Pura Besakih perlahan pasti akan terjadi. Saat ini menurut Pastika seolah-olah Desa Pakraman tidak berdaya terkait dengan permasalahan yang ada.
“Kita lihat dagang-dagangnya semraut. Entah dagang dari mana dan yang dijual apa. Sehingga perlu ada yang bertanggung jawab diatas prajuru pakraman yang memiliki kewenangan lebih. Untuk itu lembaga ini perlu tokoh yang berpengaruh untuk mengambil keputusan di Pura Besakih, seperti yang ada di Pura Batur. Disana ada Jero Gede Alitan di Pura batur yang keputusannya di terima oleh semua pihak, jika beliau mengatakan A ya A. Semua pihak menerima dan menjalankan kepurusan tersebut, termasuk Gubernur juga harus menerima,” tegasnya.
Untuk menjaga lembaga pengelolaan Pura Besakih yang baik, jika perlu menurut Patika akan dibiayai oleh pemerintah. Hal itu dilakukan karena nantinya lembaga tersebut akan mengurusi masalah uang yang menurut Pastika sangat riskan apabila tidak dikelola dengan baik.
“Kalau perlu, badan tersebut kita biayai dan gaji agar tertib dan bersih. Sehingga nnatinya mereka bisa bekerja dengan baik, karena kalau sudah masalah uang pasti riskan. Semua ingin berebut dapat uang,” ujarnya.
Pastika berharap, jika semua telah ditata dengan baik maka saat datang ke Pura Besakih nantinya akan mencerminkan ditempat yang didatanginya tersebut ada tempat suci dan kehadiran lembaga pengelolaan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (JcHB)
