Pemkab Jembrana dan KPK RI Perkuat Sinergi Tata Kelola Aset dan Pajak Daerah
KataBali.com – Jembrana – KataBali.com | Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemkab Jembrana dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang membahas penyelesaian permasalahan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak.
Rakor berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Senin (10/11), dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dan dihadiri Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, PIC Wilayah Bali, Siswanto, Sekda Jembrana I Made Budiasa, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jembrana.
Penertiban Aset dan Penguatan Pajak Daerah
Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menertibkan seluruh aset milik daerah sekaligus meningkatkan potensi pajak daerah sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal.
“Kita ingin seluruh aset daerah tertata dan memiliki kejelasan status hukum. Selain itu, optimalisasi pajak juga penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bupati Kembang.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap peran KPK dalam melakukan pendampingan dan pembinaan, terutama dalam percepatan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah maupun belum bersertifikat.
“Kami sangat terbantu dengan arahan dari KPK, terutama dalam menuntaskan aset-aset yang masih belum memiliki legalitas. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” tambahnya.
KPK Dorong Inventarisasi dan Digitalisasi Aset
Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, menyampaikan bahwa pengelolaan aset dan pajak daerah merupakan salah satu fokus pengawasan KPK dalam rangka pencegahan tindak korupsi di daerah.
“Seringkali permasalahan muncul karena data aset tidak lengkap atau tidak sinkron antara daerah dan pusat. Melalui koordinasi seperti ini, kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi konkret,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif melakukan inventarisasi, sertifikasi, dan pemutakhiran data aset serta pajak daerah, sebagai pondasi penting untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.
Selain itu, KPK juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pajak daerah, guna meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus mempercepat proses administrasi pajak.
Menuju Jembrana yang Bersih dan Berdaya Saing
Menutup pertemuan, Bupati Kembang Hartawan menegaskan kembali bahwa hasil rakor ini akan menjadi pijakan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah.
“Kami berkomitmen mewujudkan Jembrana yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Dengan langkah sinergis antara KPK RI dan Pemkab Jembrana, diharapkan ke depan pengelolaan aset dan pajak daerah semakin tertib, berdaya guna, serta menjadi fondasi kuat menuju Jembrana yang bersih, maju, dan berdaya saing. **
