DPR Setujui Pagu Rp1,9 Triliun, Kementrans Fokuskan pada Program Transmigrasi Unggulan
KataBali.com – Jakarta — Palu sidang yang diketok Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjadi penanda penting dalam langkah strategis pembangunan nasional. Bertempat di Ruang Komisi V Gedung Nusantara DPR RI, Rabu (10/7/2025), penetapan Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi momentum bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Transmigrasi (Kementrans), untuk melanjutkan agenda besar pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat wilayah tertinggal.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, hadir langsung dalam rapat kerja yang dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian strategis seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, serta Kepala BMKG dan Basarnas. Dalam forum tersebut, disahkan pagu indikatif Kementerian Transmigrasi sebesar Rp1,902 triliun, dari usulan pagu kebutuhan sebesar Rp2,231 triliun.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi penetapan pagu ini. Meskipun terdapat selisih, seluruh mitra Komisi V sepakat untuk terus memperjuangkan penambahan anggaran demi mendukung program prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Viva Yoga di hadapan media.
Wamen Viva juga menyampaikan bahwa sinkronisasi anggaran antar fungsi dan program lintas kementerian menjadi perhatian bersama. “Rapat ini tidak hanya soal angka, tetapi tentang menyatukan visi. Komisi V dan pemerintah sepakat mengawal arah pembangunan dengan pendekatan kolaboratif,” imbuhnya.
Lima Program Unggulan Kementrans: Turunan Asta Cita Presiden
Lebih lanjut, Wamen asal Lamongan itu menjelaskan bahwa Kementrans akan memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melanjutkan dan memperluas implementasi lima program unggulan berbasis kerakyatan, yakni:
- Transmigrasi Lokal
- Transmigrasi Patriot
- Trans Tuntas
- Trans Gotong Royong
- Trans Karya Nusa
Kelima program tersebut merupakan penjabaran operasional dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada misi pemerataan ekonomi, pembangunan daerah tertinggal, dan penguatan ketahanan wilayah melalui skema transmigrasi modern yang berbasis potensi lokal.
“Kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik. Anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, akuntabel, dan transparan, untuk mendukung ketahanan wilayah, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigran dan lokal,” tegas Viva Yoga.
Kementerian Transmigrasi menempatkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar utama dalam membangun bangsa. “Kami percaya bahwa sinergi pemerintah dan DPR RI adalah kunci sukses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. *
