Pemulihan Sektor Padat Karya di Bali-Nusra BI Terbitkan Kebijakaan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KataBali.com-Denpasar – Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan saat ini urgensi untuk mendorong pemulihan sektor padat karya di Balinusra sebagai upaya strategis menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat menengah ke bawah.Sektor padat karya, menyerap 68,4% tenaga kerja nasional dan menyumbang 62% terhadap PDB pada 2023, memiliki peran krusial dalam mendorong ekonomi berkelanjutan.
Padat Karya kata Destry Damayanti, menghadapi tantangan besar pemulihan pasca-pandemi, “Kondisi ini sangat penting diatasi agar sektor padat karya kembali menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” tegasnya. Melalui bauran kebijakan, Bank Indonesia mendukung pertumbuhan sektor padat karya, terutama hadapi tantangan pasca-pandemi.
“ Untuk mendorong sektor padat karya, Bank Indonesia mengeluarkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial yakni pengurangan kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia bagi perbankan memenuhi penyaluran kredit dengan kriteria tertentu. Dengan pengurangan GWM, perbankan memiliki likuiditas lebih longgar diharapkan perbankan makin proaktif menyalurkan kredit sektor-sektor prioritas ini, “ terang Destry, dalam Diseminasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Denpasar
FGD bertema ”Mendorong Pemulihan Sektor Padat Karya untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif di Wilayah Balinusra,.” Kegiatan bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor upaya memperkuat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Balinusra, terutama di sektor padat karya seperti pariwisata, pertanian, dan pengolahan, “ sebutnya, FGD digelar Bank Indonesia Provinsi Bali, digelar secara Hybrid dihadiri pejabat Pemerintah Bali-Nusra, BPD dan Perbanakan, Akademi dan Asosiasi.
Kinerja Ekonomi Balinusra di Tengah Pemulihan Nasional
Dalam sesi FGD, BI Bali menjelaskan, triwulan II 2024, ekonomi Balinusra tumbuh sebesar 6,84%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,05%. Namun, pemulihan ekonomi ini diiringi tantangan cukup besar, yakni menurunnya serapan tenaga kerja di sektor padat kary, yang menampung banyak tenaga kerja dan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB seperti pertanian beserta sub sektornya yakni perikanan dan peternakan, memiliki akses yang terbatas terhadap pembiayaan perbankan.
Di sisi lain peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di sektor juga tidak mengalami perbaikan. Deputi Kepala Perwakilan BI Bali, G. A. Diah Utari, menjelaskan, perlu strategi berfokus peningkatan kualitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah mendorong sektor padat karya.BI mencatat, komoditas unggulan daerah Balinusra diantaranya garam, rumput laut, dan produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun olahan.
“Bali dapat berperan sebagai sentra produksi garam berkualitas ekspor dan NTB serta NTT sebagai sentra garam memenuhi kebutuhan KTI (Kawasan Timur Indonesia). NTB dan NTT dapat berperan sebagai quality producer rumput laut untuk mensupply industri turunan rumput laut yang saat ini terdapat di Jawa dan Makassar. Sementara itu untuk perikanan, Balinusra memiliki keunggulan produk yang bisa diekspor maupun dikembangkan hilirisasinya baik di skala industri menengah besar maupun UMKM, “ terang Diah.
Bambang Arianto, Ekonom Ahli Senior BI, menyebut hingga September 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif makroprudensial senilai Rp256,06 triliun, atau sekitar 3,44% dari total kredit disalurkan mendukung pertumbuhan kredit sektor padat karya. Kebijakan insentif ini bertujuan mendorong perbankan agar lebih berani menyalurkan kredit, terutama untuk usaha kecil menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Balinusra. “Bank Indonesia terus menjaga ketahanan sistem keuangan dan stabilitas kredit, namun tetap memberi kelonggaran agar perbankan mampu mendukung sektor-sektor yang berdampak langsung pada lapangan kerja,” ungkapnya.
Direktur Pengawas OJK Bali, Ananda R. Mooy, menekankan pentingnya kerja sama daerah dengan platform financial technology (fintech) dan lembaga pembiayaan lain, khususnya mendukung sektor pertanian menyerap tenaga kerja besar namun memiliki akses kredit terbatas. “Kemitraan fintech membuka jalan bagi petani dan nelayan untuk memperoleh akses permodalan fleksibel dan efisien. Selain itu, peran lembaga penjamin seperti Jamkrida diharapkan memberikan jaminan pembiayaan bagi petani, sehingga sektor pertanian Balinusra tumbuh lebih inklusif,” jelasnya.
Sebagai penutup, peserta diskusi menyepakati pemulihan sektor padat karya Balinusra membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dukungan bauran kebijakan BI, kebijakan pemerintah daerah memperkuat kelembagaan dan akses pasar bagi kelompok tani, nelayan dan UMKM , serta kolaborasi sektor swasta dan lembaga keuangan, diharapkan sektor unggulan Balinusra, seperti pariwisata, pertanian, dan pengolahan tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nn
