Pemerintah Provinsi Bali Ikuti Penilaian Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024
KataBali.com – DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengikuti wawancara evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dari Kementerian PANRB RI secara daring, Senin (28/10), di Ruang Rapat Sandat, Kantor Diskominfos Provinsi Bali. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali. Acara ini bertujuan sebagai klarifikasi dan validasi oleh Asesor Eksternal terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan merujuk pada 45 indikator evaluasi.
Dalam pemaparannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa indeks SPBE menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Provinsi Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan indeks SPBE yang mencapai 4,07 pada tahun 2023, tetap dalam kategori sangat baik dengan skala maksimal 5,0. Kemajuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi di Bali semakin matang dan berdampak positif pada efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik.
Upaya digitalisasi juga tercermin dari komitmen Pemprov Bali dalam menerapkan kebijakan terkait implementasi SPBE yang mencakup arsitektur, manajemen data, pengembangan aplikasi, pusat data, layanan jaringan, dan keamanan informasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021. Di sisi lain, Pemprov Bali juga membentuk Tim IT Security Assessment (ITSA) untuk mengidentifikasi dan menangani potensi kerentanan keamanan layanan digital serta berkolaborasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sebagai langkah inovatif, Pemprov Bali bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan digital, seperti Perisai dan Sysbrayker yang tersertifikasi, untuk melakukan pengujian keamanan sebelum layanan dirilis. Melalui website Bug Bounty, masyarakat umum juga diberi kesempatan untuk melaporkan kerentanan keamanan layanan. Selain itu, Pemprov Bali juga menguji coba layanan CrowdStrike dan Wazuh untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital di Bali.
Pada bidang pariwisata, Pemprov Bali meluncurkan layanan digital terintegrasi bernama Love Bali dan Love Bali Endpoint, yang memfasilitasi pungutan wisatawan asing, baik secara mandiri maupun melalui pihak akomodasi, DTW, agen perjalanan, dan cruise agent. “Dengan berbagai terobosan inovasi ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital di Provinsi Bali demi kenyamanan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat,” ujar Sekda Dewa Indra.
Dalam wawancara yang berlangsung selama 2 jam, perangkat daerah Provinsi Bali dievaluasi oleh Asesor Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, Ph.D.hb
