Kakanwil DJPb Bali Serahkan Penghargaan Opini WTP Kepada Gubernur Wayan Koster

KataBali.com – Denpasar – Kementerian Keuangan berikan apresiasi atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Apresiasi diberikan dalam bentuk plakat dan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia. Plakat diserahkan kepada pemda yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Kali ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho kepada Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu (2/11/2022).

“Penghargaan diberikan untuk peraih opini WTP 5 tahun berturut-turut. Terdapat satu pemerintah daerah (pemda) di Bali berhasil meraih opini WTP sepuluh tahun berturut-turut, dan pemda lainnya meraih opini WTP antara enam hingga delapan tahun berturut-turut,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho saat menyampaikan laporannya.

Gubernur menyambut baik dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. “Ini merupakan bukti bahwa kualitas laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Bali tetap terjaga di masa pandemi. Demikian pula untuk pelaksanaan APBD/APBN 2022 di Bali sampai dengan saat ini juga telah berjalan secara on the right track sesuai dengan jalurnya,” ungkap Gubernur Koster.

Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bukti komitmen para kepala daerah dan seluruh pengelola keuangan daerah, dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Hal ini berlangsung dalam kondisi tekanan pandemi covid-19 di sepanjang tahun 2021.

Pemerintah Provinsi Bali telah mendapat opini WTP delapan tahun berturut-turut sejak 2014 hingga tahun 2021. Prestasi ini didukung oleh peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan pemerintah daerah serta komitmen tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan dapat terus dipertahankan.

“Perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2022 di Provinsi Bali pada per 31 Oktober 2022, capaian seluruh pendapatan negara dari pendapatan pajak dan PNBP, mencapai 110,01% dari target Rp 10,087 triliun. Terdapat peningkatan capaian ini dibanding periode yang sama di tahun 2021,” lanjut Kakanwil DJPb.

Realisasi belanja negara atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 18.552,44 triliun atau 77,46% dari pagu Rp 23.952,50 triliun. Terdapat penurunan realisasi belanja, dibanding periode yang sama di tahun 2021.

“Output belanja di antaranya berupa delapan belas proyek strategis nasional yang berada di Provinsi Bali yakni Pembangunan Preservasi Jalan dalam Kota Singaraja-Kubutambahan (100%), Pembangunan Pelabuhan Sanur (100%), Penataan Kawasan Destinasi Wisata Pura Besakih (99,97%), Pembangunan Dermaga Desa Trunyan dan Dermaga Kuburan Trunyan (83,63%), Pembangunan Preservasi jalan Gilimanuk-Cekik-Seririt-batas Kota Singaraja (81,93%),” urainya.

Selanjutnya Pembangunan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Saba di Kabupaten Buleleng (81,81%), Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai kepulauan Nusa Penida (77,30%), Pembangunan DAS Tukad Unda, Klungkung (72,66%), Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul, Nusa Ceningan (68,95%), Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida (67,47%), Preservasi Jalan Cekik-Batas Negara-Pekutatan-Antosari-Batas Tabanan (63,56%), Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar (62,33%), Pembangunan Pengaman Pantai Ruas Tegal Besar-Lepang-Klungkung (60,58%).

Kemudian disebutkan, Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar-Gilimanuk (56,76), Supervisi Pembangunan Bendungan Sidan (44,49%), Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru batas Kota Singaraja-Mengwitani (45,37%), Pembangunan Bendungan Tamblang-Buleleng (40%), Pembangunan Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (27,66%).

Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2022 telah merealisasikan belanja APBN sebesar 8.713,40 miliar (67,96%) dari total pagu sebesar 12.820,97 miliar. Realisasi seluruh dana transfer ke daerah se-Provinsi Bali sebesar 9.839,04 miliar (88,39%) dari total pagu sebesar Rp 11.131,53 miliar. Realisasi DAK Fisik se-Provinsi Bali sebesar Rp 542,12 miliar (63,44%) dari total pagu sebesar Rp 854,51 miliar.

“Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan nilai kontrak kegiatan, sehingga realisasi penyaluran Rp 542,12 miliar terhadap kontrak sebesar Rp 691,93 miliar tercapai sebesar 81,68%,” terang Teguh.

Ia menjelaskan, output dari pelaksanaan penyaluran DAK Fisik berupa pembangunan/rehabilitasi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMK, SLB, dan Perpustakaan), pengadaan obat-obatan untuk puskesmas dan rumah sakit, rehabilitasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jalan, penugasan kelautan dan kehutanan untuk Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewani.

Realisasi DAK Non-Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan se-Provinsi Bali s/d 31 Oktober 2022 sebesar Rp.1.007,51 miliar (92,40%) dari total pagu sebesar Rp.1.090,37 miliar.

“Penyaluran Dana Desa se-Provinsi Bali s/d 31 Oktober 2022 sebesar Rp.592,21 miliar (98,58%) dari pagu sebesar Rp.600,72 miliar. Dana Desa diberikan untuk 636 desa dan 69.863 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dana Desa disalurkan kepada 46 Desa Mandiri dan 5.407 KPM. Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Non-Bantuan Langsung Tunai (NonBLT) hingga Oktober 2022 telah direalisasikan 100% yaitu sebesar Rp.47,50 miliar,” rincinya lagi.

Output dari pelaksanaan Dana Desa di antaranya berupa penyelenggaraan Posyandu, PAUD, pelatihan-pelatihan, penguatan ketahanan pangan, penyertaan modal BUMDes, pengelolaan sampah dan peningkatan produksi tanaman pangan.

Selanjutnya dikatakan Teguh, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) se-Bali, berjalan dengan baik. Sampai dengan triwulan III kinerja penyaluran KUR sebesar Rp 7,3 triliun dan 126.841 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema mikro yang mencapai Rp 4,25 triliun. Di wilayah Pemda Bali terdapat penyaluran senilai Rp 909,38 miliar untuk 11.900 debitur.

Realisasi Program PEN Perlindungan Sosial terbagi dalam beberapa kluster yaitu Program Sembako sebesar Rp 290 miliar dengan penerima 155.786 KPM per tahap; Program Keluarga Harapan sebesar Rp 260 miliar dengan penerima 108.841 KPM untuk setiap triwulan; BLT Desa sebesar Rp 1,445 miliar dengan penerima 539.129 KPM yang tersebar di 4667 desa; BLT Minyak Goreng sebesar Rp.51 miliar dengan penerima 168.462 KPM; BLT BBM sebesar Rp.57 miliar dengan penerima 189.140 KPM; Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp.78 miliar dengan penerima 130.007 KPM.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali berikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemda Provinsi Bali. Keberhasilan penyaluran perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan, sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.

“Dengan hal ini masyarakat Bali dapat segera menikmati manfaatnya. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali bergeraknya kegiatan pariwisata, diharapkan akan mempercepat peningkatan perekonomian Bali,” harap Teguh. hb