Bertemu Di Bali Kelompok Kerja DEWG Sepakat Mengusung 3 Isu Prioritas ke Presidensi G20
KataBali.com – Badung Nusa Dua – Pertemuan Keempat Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 4th Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting yang berlangsung Senin (29/08/2022) di buka. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong delegasi menyepakati hasil diskusi atau pembahasan tiga isu yang diusung Presidensi G20 Indonesia untuk penyusunan dokumen Bali Package.
Menkominfo juga mengundang delegasi untuk hadir dalam Digital Innovation Network (DIN) Presidensi G20 Indonesia,“ Saya juga mengingatkan Anda semua yang hadir di sini, DIN diselenggarakan 2 hingga 4 September 2022,Saya menunggu kehadiran Anda di acara tersebut,” kata Menteri.
Ia mengatakan, kesungguhan Presidensi G20 Indonesia melanjutkan upaya Presidensi G20 Italia untuk pembahasan tata kelola data (keamanan) di sektor ekonomi digital serta berbagi dukungan untuk beberapa hasil nyata.
“Termasuk mengelevasi Digital Economy Task Force (DETF) menjadi Digital Innovation Network (DIN), menyelengarakan Pameran Transformasi Digital, inisiatif Desa Cerdas dan Smart Island, “ Saya sangat bangga bahwa kita (Kementerian Kominfo), telah melestarikan bersama untuk mencapai momen ini,” ungkapnya.
Tiga Isu Prioritas
Menteri Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada Tiga isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan Economy Working Group (DEWG) yakni,Konektivitas Digital dan Pemulihan pasca pandemi Covid-19, literasi digital dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara.
PertamaTentang Konektivitas Digital dan Pemulihan Pasca Covid-19, Menteri Johnny Indonesia menyimpulkan Konsep people centered sebagai perpanjangan dari konektivitas digital berpusat pada manusia atau human centered.” Untuk isu prioritas Kedua, tanggapan delegasi positif pada upaya Pemerintah Indonesia memajukan keterampilan digital masyarakat dan literasi digital,” ungkap Menkominfo.
Bahkan, kata G Johnny Plate anggota G20 menyambut baik toolkit untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital serta berbagi pengalaman meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital,meliputi pertukaran kebijakan dengan keterampilan literasi digital tingkat lanjut.
Sedangkan isu prioritas ketiga berfokus pembahasan aliran data bebas dan aliran data lintas batas, Menkominfo mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengakui pentingnya prinsip-prinsip pemersatu dalam tata kelola aliran data.
“ Pemerintah Indonesia mengusulkan diskusi tentang prinsip-prinsip yang ditetapkan seperti kepatuhan hukum, keadilan, transparansi, dan sampai batas tertentu menekankan soal timbal balik,” jelasnya.
Ia menjelaskan,telah mempertemukan berbagai stakeholders untuk membahas secara mendalam jalan ke depan bagaimana mengoperasionalkan aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas, “Selain itu, kami juga menyoroti key enabler sangat penting dalam penerapan identitas digital yang relevan dengan transaksi digital yang melibatkan data pribadi,” tandasnya.
Disela DEWG Delegasi India Under Secretary Ministry of External Relations Naman Upadhyaya kepada pers Selasa ( 30/8) mengatakan,ia memandang, pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) di Bali sangat penting dalam ekosistem keamanan digital di negaranya, pembahasan di Indonesia sekarang akan dibawa ke Presidensi G20, “ Kita memberikan prioritas dalam keamanan siber dan kita punya ekosistem itu,” kata Naman Upadhyaya..
Delegasi yang hadir dalam DEWG ke-4 antara lain, Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Tukiye, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Hadir secara virtual Argentina.Negara undangan yang hadir yakni, Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Persatuan Arab Emirat (UAE).
Sementara,perwakilan organisasi internasional antara lain International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), and Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Islamic Development Bank (ISDB). nn
