TPID Se Provinsi Bali Bersinergi Kendalikan Inflasi dan Meningkatkan Ketahanan Pangan
KataBali.com – Denpasar – Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian Inflasi 2022, Tim Pengendalian Infasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Selasa ( 16/8 ) di Ruang Rapat Gedung Gajah Jaya Sabha.
HLM dipimpin oleh Gubernur Bali dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, perwakilan Kepala Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, serta perwakilan instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
HLM TPID untuk mengendalikan inflasi Bali yang Juli 2022 lalu tercatat sebesar 6,7396. (yoy) sekaligus mengaktifkan kembali gerakan urban farming sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diluncurkan pada 10 Agustus 2022.
Saat HLM TPID se-Provinsi Bali dilakukan pencanangan Gerakan Nasional Tanam Cabai ‘Merdeka 77.000’ melalui penyerahan secara simbolis 9 bibit cabai kepada perwakilan Kepala Daerah kabupaten/kota se-Bali, dan penandatanganan deklarasi dukungan Kepala Daerah se-Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga kestabilan harga pangan.
Dua hari setelah HLM TPID Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Gubernur Bali menyaksikan bersama Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid dari Istana Negara.Rakornas bertema ‘Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional’
Rakornas dipimpin Presiden Republik Indonesia, dihadiri Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Gubernur Bank Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lima Arahan Presiden
Dalam Rakornas Presiden menginstruksikan TPIP dan TPID untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah, dan memberikan 5 ( lima ) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro secara detail, Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi,
Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat, Keempat, mengoptimakan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah, Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan menjadi strategi yang ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia.Tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2022 mencapai 4,94X (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3 Ht 196, terutama disebabkan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,476 (yoy).
Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga.
Tekanan Inflasi IHk Meningkat
Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah.Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu.
Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, Bank Indonesia berkomitmen penuh bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (oro-stability), sementara 4 (empat) kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan Operasi moneter, “ Kami mengapresiasi sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai upaya ekstra untuk pengendalian inflasi, ‘ ucap Perry Warjiyo.
Ke depan, kata Perry , Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID menjaga stabiltas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. nn
