Trisno Nugroho; Resiko Inflasi 2022 Semakin Berat, TPID Bali Perlu Respon Cepat Pilar 4K
KataBali.com – Denpasar – Trisno Nugroho mengatakan, risiko inflasi tahun 2022 semakin berat. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan politik Rusia — Ukraina yang berdampak langsung pada inflasi di beberapa negara, seperti Amerika, negara Eropa, Argentina, Rusia, dan Turki. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan inflasi di Indonesia.
“ Oleh karenanya, respons kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pilar 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di Indonesia, “ tandas Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dalam . rapat koordinasi pengendalian inflasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Selasa ( 26/4 ) di Kantor Gubernur Bali, dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bali dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali,dan anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Trisno menjelasakan, jumlah wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat, pembukaan direct flights dari luar negeri, kebijakan pelonggaran PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri). Pada periode Idul Fitri tahun ini,Ia berharap jumlah wisatawan terus meningkat dan berkontribusi pemulihan ekonomi Bali. Pariwisata Bali tahun 2022 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2021.
Perkembangan inflasi di Provinsi Bali bulan Maret 2022 sebesar 2,4% atau sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 2,6%.Hasil Survei Pengendalian Harga (SPH) mingguan oleh Bank Indonesia, terdapat beberapa Komoditas mengalami kenaikan minggu ketiga bulan April 2022 antara lain bensin, minyak goreng, daging ayam, cabai merah, bawang putih, dan gula pasir. Oleh karenanya, perlu inovasi dan sinergi untuk mengatasi kenaikan harga, termasuk pemanfaatan teknologi terkini.
Trisno menyebut, ke depan, beberapa faktor risiko peningkatan inflasi perlu menjadi perhatian seperti pemulihan pariwisata, kenaikan harga tiket pesawat, dan konflik geopolitik. Bank Indonesia memberikan beberapa rekomendasi di antaranya, melakukan pemantauan harga pangan dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat di bulan Ramadan dan Idul Fitri.Bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada aksi penimbunan stok pangan, data harga dan stok komoditas pangan agar terus ditingkatkan kualitasnya, serta membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan melakukan kerja sama antar daerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan,Rakor salah satu upaya bersama menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali.” Perlu upaya memantau harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi menjelang Idul Fitri” , ujar Dewa Indra. , TPID se-provinsi Bali diarahkan menjaga daya beli masyarakat sehingga mendukung kestabilan ekonomi. Koordinasi perlu dilakukan untuk menjawab tantangan dalam melakukan pengendalian inflasi yang semakin kompleks.
Kepala BPS,Hanif Yahya mengungkapkan, secara historis, harga komoditas di Bali periode Ramadan/ldul Fitri cenderung menurun (deflasi).Namun ada beberapa komoditas perlu diwaspadai karena menyumbang inflasi secara berulang priode Ramadan/ldul Fitri , yakni daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan tongkol, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, pisang, jeruk, dan minyak goreng.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ni Luh Made Wiratmi menyebut operasi pasar perlu terus dilakukan salah satu upaya pengendalian harga.Tapi tetap diperlukan terobosan dan inovasi sesuai kondisi di Bali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama mengatasi komoditas yang terus berulang sebagai penyumbang inflasi dan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar dinas dan lembaga/instansi terkait menjaga kestabilan harga di wilayah Bali. nn
