Hadapi Era Industri 4.0, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Lakukan Revolusi Kurikulum
Foto Webinar Workshop Nasional terkait penyempurnaan kurikulum, Kamis ( 12/8
KataBali.com – Denpasar, – Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun ajaran 2021-2022 akan menggunakan kurikulum terbarunya yang disebut ‘Revolusi Kurikulum’.Di era industri 4.0 mengikuti teknologi informasinya, mewajibkan seluruh mahasiswa di perguruan tinggi untuk memahami dan mengerti dan menerapkan pentingnya IT.
Terlebih di masa pandemi Covid-19, Ada Tiga hal utama yang mendorong Revolusi Kurikulum harus segera dilakukan, Pertama adanya penyesuaian kepentingan dan kebutuhan ilmu hukum di masyarakat, kedua sesuai instruksi menteri kampus merdeka, merdeka belajar, dan Ketiga melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“ Hal inilah yang mendasari Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar wajib segera berbenah terkait program pembelajaran di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar, “ ungkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Kamis (12/8/2021).
” Untuk itu,kami menggelar workshop nasional terkait penyempurnaan kurikulum bertujuan minta saran maupun pendapat dari para stakeholder yang menjadi peserta maupun narasumber,” Dikatakan, ini saatnya kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar harus dirubah. Di mana perubahan kurikulum atau yang disebutkannya Revolusi Kurikulum merupakan penyederhanaan dari kurikulum sebelumnya.
” Program ini, bukan mengurangi pembelanjaran yang sudah ada, tpijustru menambah esensi pembelajarannya,” tegas Ketut Sukawati Lanang Putra, seraya menegaskan, meskipun mata kuliah yang tadinya ratusan dan sekarang hanya tinggal tiga puluhan, namun jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa di S1 tetap berjumlah 140 SKS sesuai pakemnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan narasumber workshop barusan, yang mana tadi mereka memberikan masukan terkait pembelajaran dan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang turut menjadi narasumber menegaskan, apapun program daripada universitas haruslah tetap mengacu pada 8 indikator kerja utamanya.
Yakni,lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, para mahasiswanya mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, adanya praktisi yang mengajar di dalam kampus, hasil kerja para dosen bisa digunakan oleh masyarakat dan rekognisi internasional, program studi fakultas bekerjasama dengan mitra kelas dunia, pembelajaran dalam kelas harus kolaboratif dan partisipatif, serta program studinya berstandar internasional.
” Dari beberapa indikator tersebut, harus diiringi 4 prioritas renstra, seperti meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, kedua menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, ketiga menguatkan mutu dosennya, dan yang terakhir menguatkan sistem tata kelola ditjennya,” papar Sudiro.
Menurutnya,dari apa yang disampaikannya tersebut adalah sesuai apa yang diinstruksikan kementerian pendidikan,”Dalam 5 tahun ke depan, tiap perguruan tinggi harus memprioritaskan penciptaan sumber daya manusianya,” terang Sudiro.
Narasumber Dekan FH Untar Jakarta, Dr. Ida Bagus Gede Subawa, A,Ma Par., S.Ag., S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I FH Unmas Denpasar,menegaskan perubahan kurikulum Revolusi Kurikulum ini merupakan upaya penyempurnaan pendidikan di bidang hukum, “ Mahasiswa hukum wajib dan mampu mengert dan menerapkan IT,“tegas Gede Subawa.
“Jadi jangan sampai, mahasiswa fakultas hukum tersandung permasalahan hukum hanya karena penggunaan media sosial berlebih,” ungkapnya.Tidak hanya itu, saat inipun Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.sudah menyeiapkan program kuliah.diberi nama Fast Track.Program ini memudahkan, mahasiswanya menyelesaikan pendidikan lebih cepat tapi tetap berkualitas.
“Jadi jangan ragu lagi untuk menjadi bagian mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,” ajaknya seraya tersenyum.
Workshop diikuti ratusan peserta dari kalangan Universitas Mahasaraswati Denpasar, instansi terkait ini, diharapkan menerima masukan dari berbagai pihak, untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum FH Unmas Denpasar yang mengakomodir kebutuhan dan perkembangan IPTEKS.
Webinar dihadiri Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Mahasaraswati Denpasar, Ketua LPMI Unmas Denpasar, Ketua LPPM Unmas Denpasar, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Unmas Denpasar, Kepala UPT Pengembangan Kurikulum dan Merdeka belajar Unmas Denpasar, Stakeholder Eksternal (Kementrian Hukum dan HAM kantor Wilayah Bali, PN Denpasar, PT Bali, PTUN Denpasar, PHI Denpasar, PTPK Denpasar,dan instansi terkait penegakan hukum.( nn )
)
