Dewan Bali Wacanakan Tambahan Masuk Pagi dan Siang di Sekolah Negeri
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, PPDB tahun ini mendapat banyak keluhan orang tua siswa. Sebab masih banyak calon siswa termasuk calon siswa dari keluarga miskin tidak bisa diterima di sekolah negeri karena daya tampung ruang kelas yang tidak cukup.
“Secara prinsip, dalam rangka wajib belajar 12 tahun semua anak didik harus dapat sekolah. Tidak boleh ada anak didik yang tidak dapat sekolah. Apa jadinya ada amanat Konstitusi untuk wajib belajar 12 tahun tapi anak-anak tidak bisa mendaftar di sekolah,” tegas Adi Wiryatama di Denpasar, Rabu (4/7/2018).
Solusi menyiasati keterbatasan daya tampung ruang kelas, Adi Wiryatama mendorong pemerintah dan pihak sekolah untuk membuka kelas pagi dan siang (double sift). Ia pun sudah berkoordinasi dengan gubernur Bali Made Mangku Pastika, agar membolehkan sekolah yang daya tampungnya tak cukup untuk membuka sekolah pagi dan siang.
Usulan Adi Wiryatama ini mendapat lampu hijau dari gubernur Pastika. Ia mengatakan, gubernur Pastika menyetujui untuk membuka sekolah pagi dan siang tersebut.
Dia sudah menugaskan Komisi IV DPRD Bali untuk membahas masalah PPDB ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan instansi lainnya.
Adi mengatakan, solusi lain atas masalah ini dengan menambah jumlah siswa dalam setiap kelas pada dasarnya bagus, namun terbentur dengan aturan yang hanya membatasi jumlah siswa maksimal 36 orang setiap kelas.
“Solusi dengan membuka sekolah pagi dan siang, itu tak menyalahi aturan. Kondisi yang terjadi sekarang seperti kaki dan tangan diikat dan leher dijerat, karena orang tua siswa sudah tak berdaya untuk bisa mendaftarkan anaknya. Makanya ini harus ada solusinya, pastikan anak-anak itu bisa sekolah, kita buka sekolah pagi dan siang,” tegasnya lagi.
Dengan membuka sekolah pagi dan siang, tentu membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Karena itu politikus senior PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk mengangkat guru kontrak.
“Bisa angkat guru kontrak. Gajinya kita disiapkan dalam APBD,” sambung politikus PDI Perjuangan itu.
Pihaknya berharap benang kusut PPDB tahun ini tidak kembali terjadi pada tahun ajaran berikutnya. Karena itu, untuk solusi jangka panjang ia meminta pemerintah untuk menambah ruang kelas atau membangun sekolah baru khususnya di kawasan padat penduduk.
“Segera dilakukan kajian komprehensif untuk segera membangun sekolah-sekolah baru di semua wilayah padat penduduk, agar masalah PPDB ini tidak lagi terjadi tiap tahun ajaran baru,” tutupnya.
Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra membenarkan gubernur Pastika sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan membahas masalah PPDB tersebut. Ia menegaskan, gubernur Pastika memiliki komitmen yang sama dengan DPRD Bali untuk memastikan semua calon siswa bisa bersekolah. (jckn)
