Optimalisasi Peran Intelektual Muda Bali Jangan Percaya Berita HOAX

 

KataBali.com – Memasuki tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK yang tepat jatuh pada 20 Oktober 2107 mendatang, “Kabinet Kerja” yang merupakan cabinet Jokowi-JK memang secara keseluruhan belum menunjukkan keberhasilan dari program Nawacita, namun tidak sedikit dari program pemerintah yang menunjukkan keberhasilan dan progres yang signifikan dalam setengah perjalanan ini.

 

Pada tahun pertama, pemerintahan Jokowi-JK telAah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia sentris. Padata hun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional. Baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain dan melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Pada tahun ketiga, pemerintah bergerak lebih maju. Fokus kebijakan ada pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

 

Bahkan, tahun 2017 merupakan tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jokowi mengatakan, pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok bisa merasakan manfaat pembangunan, bukan sebaliknya.Menurut Jokowi, hal itu merupakan janji kemerdekaan yang harus diwujudkan, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Gedung MPR/DPR pada HUT RI ke -72.

 

Tidak hanya itu, berdasarkan survey yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang dirilis Selasa, (12/9/2017) menunjukan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015  sebesar 50,6 persen. Kemudian, pada 2016 naik menjadi 66,5 persen. Sementara pada tahun ini naik menjadi 68,3 persen. Kepuasaan publik meningkat terhadap tiga bidang utama, yakni bidang hukum, ekonomi dan maritim.

 

Disisi lain, memasuki masa ketiga pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun ketiga, Politikus PKS, Nasir Djamil mengkritisi hingga kini pengusutan kasus pelanggaran HAM berat pun tidak selesai. Seperti kasus aktivis ’98 yang hilang, pembunuhan Munir, dan konflik di Tolikara, yang belum ada kejelasan. Hal ini dapat mengganggu program pemerintah yang sudah berjalan dengan baik.

 

 

Saat ini generasi muda ini merupakan motor penggerak kemajuan bangsa. Tidak heran, istilah agent of change senantiasa melekat pada generasi muda. Intelektual muda dituntut dalam banyak hal terutama dalam menanggapi isu-isu sosial politik masa kini.

Pemerintah dalam menjalankan meja pemerintahan sedikit banyak memerlukan kritik dan masukan dari berbagai pihak. Generasi muda yang dianggap sebagai agen perubahan memiliki andil yang besar, terutama terutama isu-isu politik yang sekarang ini kian memanas.

Oleh karena itu Lingkaran Studi Mahasiswa berupaya mengupasnya dalam sebuah seminar dengan tema “Optimalisasi Peran Intelektual Muda Bali, Normalisasi Isu-Isu Negatif Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah”.

Pelaksanaan diskusi terbatas, dilakukan pada hari Minggu, 15 Oktober 2017 bertempat di Wisma Sejahtera, Jalan Gatsu Barat-Lap. Lumintang, Denpasar, Bali.

Pembicara pada seminar ini adalah Ibnu Hajar yang merupakan pengamat politik dan yang kedua adalah Priharto Wardoyo yang merupakan seorang penggiat sosial dan aktivist mahasiswa kawakan.

Ibnu hajar mengungkapkan kaum intelektual muda mempunyai peran yang penting muda terhadap evaluasi kinerja pemerintah. Kaum intelek muda harus pandai mengambil bagian pada netralisasi isu-isu negatif, melaksanakan fungsinya sebagai social control dan agent of change

Tidak kalah dengan pembicara pertama, Priharto Wardoyo sebagai pembicara kedua menilai isu-isu politik saat ini dari kacamata yang berbeda yakni Sosial budaya.

Bagaimana kondisi masyarakat saat ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemebudaya, ujar prihartono atau akrab dipanggil couch didi.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang penanya menanyakan mengenai organisasi dalam kajian-kajian sebagai wadah untuk menanggapi isu-isu terkini, cukupkah?

Pembicara pertama mengungkapkan bahwa Pembuatan kajian-kajian sangat penting. Secara tidak langsung, pembuatan kajian dapat menjadi referensi bagi media-media massa, dan media massa tersebut mampu menjadi distributor informasi yang handal untuk masyarakat, sehingga bisa dikatakan pembuatan kajian itu cukup untuk perubahan ke depannya.

Selain itu terdapat pertanyaan lain mengenai kebijakan apa yang perlu diambil mahasiswa apabila mengahdapi kasus-kasus yang telah disampaikan.

Pembicara kedua memberikan tanggapan yakni Sistem keberhasilan di Indonesia membutuhkan peran langsung oleh kaum intelek, oleh karena itu, mahasiswa harus telah memahami HAM dan macam pelanggarannya. Jika kaum intelek bisa memahami itu semua, otomatis akan meminimalisir munculnya kasus-kasus semacam itu, karena kaum intelek adalah main factor bagi sistem keberhasilan tersebut.