Puluhan Kasek Datangi Dewan Bali, Ungkap Kendala Pasca Peralihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi
KataBali.com -Puluhan kepala sekolah dari seluruh kabupaten/kota yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) cabang Bali, Selasa (28/2).
Kedatangan 23 perwakikan kasek se Bali, selain menyampaikan aspirasi sejumlah masalah pasca peralihan pengelolaan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, juga terkait polemik Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Seperti ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta. Dikonfirmasi usai pertemuan, ia menjelaskan ada sejumkah aduan dari kasek. Selain persoalan honor tenaga pengajar kontrak yang masih ngadat selama dua bulan, dan persoalan kegiatan ekstra kurikuler, juga soal rencana pelaksanaan ujian sekolah biasa yang beralih ke USBN.
“Kalau soal honor, kami mempertanyakan kepada sekolah apakah memang sudah mengajukan ke Disdik atau belum. Termausk bagaimana datanya. Kalau sudah ada pasti akan dibayarkan, begitu sebaliknya,”tegasnya.
Pun soal kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini dinilai pihak sekolah sering berbenturan dengan aturan. Menurutnya, bahwa munculnya kendala itu, karena sebelumnya, pembiayaam kegiatan ekstra kurikuler diambilkan dari dana komite atau pungutan orang tua siswa.
“Ya akhirnya karena peraturan sudah ketat dan jelas ya pungutan itu tidak bisa lagi,”tandasnya.
Demikian halnya soal rencana USBN dan ujian berbasis komputer, kata Parta, hal itu nanti akan dibahas kembali. Akan tetapi dengan adanya perubahan nama, maka terkait anggaran sekolah ia meyakini tidak masalah.
“Kami (Komisi IV DPRD Bali) sudah sudah berencana untuk melakukan FGD yang membahas tentang apa saja partisipasi yang diperbolehkan, biar resmi dan sah. Sehingga tidak berbeda antara satu sekolah dan sekolah yang lain,” akunya.
Bahkan, lanjut Parta dengan adanya peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, pihaknya optimistis akan lebih baik.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Pemprov Bali Wayan Serinah menyatakan, bahwa terkait pelaksanaan USBN dan UNBK, pihaknya menyatakan tidak ada kendala.
“Pada intinya kami (Disdik) sebagai fasilitator tidak ada masalah. Soal bagimana pengadaan soal untuk USBN tidak ada masalah karena disetiap sekolah sudah ada USB. Jadi bergantung sekolah, dan hanya persoalan nama saja,”pungkasnya. (jcjy)
