Meskipun diawal agenda Musda yang berlangsung tertutup tersebut berjalan lancar, namun saat sesi pemilihan Ketua Umum HIPMI Bali antara dua Caketum Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK atau Dr. Darma dengan Anak Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu yang akrab disapa Gung Radit akhrinya berlangsung tegang.

Seperti diungkap Ketua Bidang Industri Kreatif BPD HIPMI Bali demisioner, Eddy Prabowo Musda kali ini lebih sengit karena kedua kandidat sama-sama semangat. Namun panasnya Musda bukan karena gengsi tapi karena ingin memimpin HIPMI lebih baik kedepan.

“Mungkin inilah kesempatannya mereka untuk tampil, karena bisa muncul generasi lain di periode berikutnya,” katanya.

Ia juga menyebutkan saat pemilihan ketua sidang juga berlangsung agak seru, karena pemilihan dilempar ke floor dan akhirnya terpilih pimpinan sidang dengan Ketua SC dari Pengurus BPD HIPMI Bali Dwi Indrawan dengan anggota dari Pengurus BPD HIPMI Bali Komang Banu, Pembina HIPMI Denpasar, Putu Yuliarta Lengkong, Ketua Umum BPC HIPMI Tabanan Derbi Prayanova Giri dan Bendum HIPMI Badung IGAA Inten Yuliantari.

Saat di awal Musda memang menurut Ketua Panitia Musda HIPMI Bali Adi Tanaya yang didampingi Wakil Ketua SC Musda HIPMI Bali Komang Takuaki Banuartha memang sudah berlangsung seperti yang direncanakan.

Seperti saat Sidang Pleno I untuk penetapan jadwal sidang, Pleno II untuk pertanggungjawaban dan pemandangan umum BPC dan penyerahan petaka menyatakan pengurus BPD demisioner.

“Semua berjalan lancar dan beberapa BPC bahkan sudah menyatakan pilihan Caketum seperti Jembrana, Gianyar, Denpasar, Klungkung, Badung menyatakan sikapnya memilih Dr. Darma. Sebenarnya 5 dukungan BPC sudah menang. Tapi kita tidak berani memutuskan. Karena cuma 5 masih tipis, kalo 6 mungkin bisa diputuskan voting terbuka,” jelasnya.

Namun sayangnya, saat memasuki agenda pemilihan Caketum berlangsung semakin panas, karena sejumlah Pengurus BPC Badung mempertanyakan status PNS dari Caketum Dr. Darma yang dibuktikan dengan NIP selaku PNS aktif.

Bahkan menurut Ketua Dewan Pembina BPC HIPMI Badung, Putu Gede Wira melihat dari proses pencalonan dan verifikasi memang awalnya semuanya sudah berjalan.

“Tapi secara bertahap kita belajar proses berorganisasi yang baik. Sekarang kita menemukan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) Dr. Darma berstatus PNS aktif. Kita ingin mempertanyakan saja, karena kita ingin Dr. Darma membuktikan PNS dengan membuat surat pernyataan. Tapi kita tidak menjatuhkan, seharusnya jika diragukan sebagai PNS seharusnya tindakan SC berkoordinasi dengan BPP sebagai induk organisasi,” terangnya.

Menurutnya, sesuai AD/RT HIPMI juga disebutkan sebagai organisasi non pemerintah, jadi ini tidak boleh dikesampingkan temuan status PNS tersebut. Jika pun Caketum tidak digugurkan harusnya SC berkoordinasi dulu dengan BPP.

Namun selaku anggota SC, Putu Yuliarta Lengkong mengakui ada instrupsi terkait status PNS Dr. Darma, tapi sebenarnya bukan PNS aktif. Selain itu juga ada beberapa peninjau yang merasa tidak puas.

“Proses verifikasi khan sudah berjalan harusnya tidak membahas itu lagi. Karena dokter dan dosen bukan PNS aktif dan Dr. Darma juga seorang komisaris dan pengusaha. Apalagi HIPMI bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik, ini kan pribadinya yang terdaftar bukan PNS aktif atau politisinya yang terdaftar,” ungkapnya.

Setelah diskor sekitar 10 menit, Sekum BPD HIPMI Bali demisioner, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka akhirnya turun tangan untuk kembali menyatukan sidang pemilihan Caketum. Bahkan Ketua HIPMI Bali demisior, IGAA Inda Trimafo Yudha menyebutkan tidak perlu puputan untuk menjadi Ketua Umum HIPMI Bali.

“Apakah akan mendapatkan proyek besar? Kita khan hanya mau sumbangsih. Saya tidak mau ada yang menghancurkan Musda XIV HIPMI Bali. Tolong hargai yang senior ini, jangan fitnah BPC. Biarkan Musda ini bergulir,” tegas Gek Inda, seraya meminta Dr. Darma mengklarifikasi status PNS-nya.

Selaku Caketum, Dr. Darma beralasan sebelum Musda ini pun sebagai teman baik Gung Radit dan seperti sodara, karena menjadi anggota HIPMI hanya karea persahabatan dan persaudaraan.

“Saya juga klarifikasi, saya tahu syarat Caketum, karena saya bukan orang bodoh. Saya ini S3. Saya tahu syarat menjadi Caketum. Tidak ada syarat PNS atau non PNS. Saya juga ikut Lemhanas dan bukan orang bodoh,” tegasnya.

Disisi lain, Gung Radit mengakui sebagai orang pertama yang bertemu dengan Dr. Darma untuk sepakat menjalankan pemilihan dengan baik. Karena sebagai pengusaha saya mengedapankan hati nurani, tapi jika diluar prinsip tidak akan bisa menerima.

“Prinsipnya saya tidak mau untuk bermain uang, bermain pengurus, bermain Musda. Karena saya juga pernah jadi Ketum BPC Tabanan dan tidak pernah meminta apapun dan voting saya gratis saat itu,” urainya.

“Tapi jika ada satu sama lain menyudutkan atau memanfaatkan rugi dong kita gelar Musda, lebih baik kita berpolitik. Ini kan sebenarnya keberhasilan Ketum yang ingin kembangkan HIPMI Bali ini. Jadi kita tidak menyerang status PNS itu,” tandasnya.

Uniknya, saat agenda pemilihan Caketum, disebutkan oleh Ketua SC Dwi Indrawan salah satu Caketum yakni Gung Radit bahwa sesuai AD/ART semestinya sudah gugur karena tidak bisa memenuhi syarat minimal dukungan 2 BPC dan hanya didukung oleh Tabanan saja. Selain itu KTP yang dicantumkan juga sudah tidak berlaku.

“Tapi sesuai kebijakan BPD tetap diberikan kesempatan maju untuk dipilih menjadi Caketum,” sebutnya.

Sidang sempat kembali diskor beberapa menit hingga sesi pemungutan suara atau voting akhirnya terpilih Dr. Gusti Nyoman Darmaputra, SpKK dengan 25 suara ditetapkan sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode berikutnya mengantikan Gek Inda dengan menandatangani surat pernyataan tidak berstatus PNS.

Pasalnya, jika nanti terbukti sebagai PNS aktif bisa digugurkan sebagai Ketum HIPMI Bali terpilih. Sedangkan Gung Radit hanya mendapatkan 4 suara karena suara dari BPC Tabanan dan Karangasem yang mendukung Gung Radit walk out meninggalkan arena Musda. (BB-Kb)