Penerapan PPNSB Sulit Diterapkan, Khususnya Bagi Daerah yang Pemimpinnya Non PDI-P
KataBali.com – Staf ahli Pemprov Bali sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud) Prof. DR. Ir. Dewa Ngurah Suprapta menilai adanya wacana pusat untuk menerapkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) di daerah di Indonesia khususnya Bali akan banyak menuai kendala.
Bukan hanya sulit diterapkan, akan tetapi Prof Suprapta juga menilai bahwa program yang dirancang oleh PDI Perjuangan (PDI-P) dan rencananya akan dijadikan sebagai pilot project di Bali juga cukup berat diterapkan, khususnya bagi daerah yang kepala daerahnya non PDI-P.
Penegasan Prof Suprapta terkait sulitnya penerapan program PPNSB itu, sebagaimana disampaikan saat dialog bertajuk “Evaluasi Program Bali Mandara” di ruang Cempaka kantor Bappeda Provinsi Bali, Senin (16/1).
Pada dialog yang dipimpin langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Sekda Provinsi Bali Tjok Ngurah Pemayun, kepala Bapedda Bali dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Bali itu, Prof Suprapta menjelaskan, bahwa secara unum Program Bali Mandara sudah bagus.
“Hanya tinggal bagaimana program Bali Mandara ke depan bisa lebih menggigit. Namun harus diakui sejumlah Program Bali Mandara sangat bagus dan bermanfaat seperti halnya Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Pemprov bisa lebih awal diterapkan dan sekarang diintegrasikan ke dalam BPJS-KIS,”terangnya.
Demikian juga di bidang pertanian, menurut Prof Suprapta, yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat petani bisa menjadi lebih kaya. “Persoalannya sekarang, sumber daya alam di Bali seperti tanah, air semakin berkurang. Lahan yang kecil sulit bisa mewujudkan petani bertambah kaya. Kalau mau menjadikan petani kaya, minimal lahannya harus tiga hektar dan itu sulit bisa diwujudkan keculai jumlah petani yang dikurangi,”sentilnya.
Termasuk dibidang teknologi, kata Prof Suprapta, petani di Bali bisa mengolah hasil produksinya untuk bisa diolah menjadi wine. Sayangnya kata dia, dampak kebijakan pemerintah mengeluarkan peraturan dengan tidak mengizinkan kembali produksi wine untuk mengolah buah lokal pada 2017 membuat kondisi makin sulit.”Kalaupun masih diizinkan, pengurusan perizinannya sangat susah termasuk mengurus perizinan ke Badan Pengawasan Obat Makanan dan Minuman (BPOM). Belum lagi uang untuk mengurus perizinan, itu susahnya bukan main. Sehingga program PPNSB ini dinilai sangat berat untuk diterapkan dan tantangannya akan sangat besar dan akan terjadi open competition,”ujarnya.
Sementara itu, Mantan Wakil Gubernur yang juga Ketua Dewan Perancang Daerah PPNSB PDI Perjuangan Provinsi Bali IGN Kelakan, yang diundang secara khusus untuk menjadi narasumber pada dialog menjelaskan bahwa program PPNSB yang dijadikan pembanding dalam pelaksanaan program Bali Mandara seperti halnya pada sandang, pangan, dan papan. Dibidang pangan IGN Kelakan menyatakan bahwa, dari 850 ribu ton gabah di Bali, hampir 40 persen diolah di Banyuwangi, Jawa Timur.
Demikian halnya di bidang Pemasaran, kata Kelakan, Bali belum mampu seperti daerah lain untuk membhat usaha Koperasi yang mampu melakukan intervensi. Usaha koperasi bisa menampung dan mengolah beras dari hasil pertanian tersebut. Demikian pula halnya dengan produksi buah lokal yang selama ini belum memiliki akses masuk ke supermarket akibat rendahnya kualitas produk yang rendah. Belum lagi dari aspek sandang.
Kata Kelakan, meski di sejumlah daerah di Bali seperti Jembrana merupakan sentra produksi kain endek, akan tetapi dari sisi bahan baku masih terkendala. Pun bidang perumahan atau papan seperti halnya program bedah rumah hang sudah digarap pemprov Bali melalui Program Bali Mandara.“Program ini bagus, tetapi rumah yang dibangun belum tuntas lantaran rumahnya belum diplester, belum dikeramik tetapi sudah bisa ditempati,”katanya.
Padahal, kata Kelakan, dari nilai yang dianggarkan dalam program bedah rumah Pemprov mencapai Rp 30 juta.”Jadi kalau di Program PPNSB, dana bedah rumah akan dialokasikan sebesar Rp 50 juta-55 juta, sehingga rumah yang diterima sudah bisa diplester dan dikeramik. Rumah yang diterima masyarakat miskin tidak hanya menjadi tempat tinggal akan tetapi bisa dijadikan sebagai tempat usaha,”terangnya.
Untuk itu, Kelakan berharap, pemerintah tidak hanya terhenti dalam program bedah rumah saja melainkan juga harus bergerak pada program bedah warung. Seperti halnya yang sudah dilakukan PDI Perjuangan di Gianyar pada pasar Guwang Sukawati. “Bedah Warung kami lakukan di Guwang Sukawati, ternyata bedah satu warung membawa dampak pada 15 keluarga yang menitipkan hasil produksi rumah tangganya seperti jajan, es, sayur dan produk lainnya. Disana ada interaksi satu sama lainnya,”pungkasnya.
Sementara itu, terkait dengan diluncurkannya PPNSB yang mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak adanya kompetisi satu sama lainnya, Gubernur Made Mangku Pastika menyampaikan akan mempelajari lebih lanjut dengan jajarannya dan akan menggali kelebihan dari masing masing Kabupaten kemudian untuk selanjutnya dipilah- pilah dan dicari potensinya sehingga tercipta kompetisi yang sehat antar Kabupaten Kota se Bali.
“Program Bali Mandara sudah kita laksanakan sesuai dengan visi dan misinya. Namun pastinya masih ada kekurangan sehingga perlu masukan untuk penyempurnaannya. Ibaratnya kita selama ini adalah para pemain didalamnya dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan komentar dari para penonton tentang pelaksanaan program kita, dan hal ini penting untuk penyempurnaan program kita kedepannya. Yang masih kurang kita perbaiki, yang belum ada kita tambah dan yang sudah baik kita tingkatkan, “pungkasnya. (JcJy)
