Dewan Bali Keluhkan Kerusakan Jalur Denpasar-Gilimanuk
KataBali.com -Jalan rusak dan bergelombang di jalur Denpasar-Gilimanuk terus menjadi sorotan Komisi III DPRD Bali. Bahkan dewan Bali pun kesal dan mengeluhkan dengan lambannya respon pemerintah untuk menangani kerusakan jalan yang dikhawatirkan terus membahayakan pengguna jalan.
Seperti ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba. Saat dikonfirmasi, politisi Demokrat dari Dapil Jembrana ini mengeluhkan kondisi jalan rusak yang hingga kini belum ada perbaikan dan terus menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.”Kadang-kadang ngeselin. Perbaikan banyak. Pembangunan shortcut Denpasar-Buleleng juga lambat. Komunikasi sulit dengan pemerintah pusat,”tegasnya.
Atas kondisi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali Nyoman Astawa Riadi, yang dikonfirmasi terpisah tak menampik dengan kerusakan jalan jalur Denpasar-Gilimanuk. “Keruskan cukup parah dan kami di PU tetap koordinasikan sesuai dengan kewenangan-kewenangan kami. Jalan Denpasar-Gilimanuk itu menjadi jalan nasional dan tetap dilakukan pemerliharaan, dan timnya masih juga sering turun untuk pemeliharaan,”dalihnya.
Dari iInformasi yang diperoleh dari mandor jalan diyakini juga turut membantu dan penangangan PU hampir di seluruh Bali. Dalam pemeliharaan, pihaknya juga tidak mengenal waktu jedah dalam pemeliharaan jalan. Astawa Riadi juga mengakui, pemeliharaan jalan oleh PU dibandingkan tahun sebelumnya sudah berkurang dari 850-an kilometer, saat ini menjadi 743 kilometer dengan anggaran Rp 300 miliar lebih.
Berkurang panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan dikarenakan, sejumlah ruas jalan diambil alih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah pusat karena status jalan berubah. Sebelum 800 kilometer lebih dan diambil pusat yakni jalur Sakah Tampaksiriring Istana dan jalur Besakih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sementara jalan provinsi yang paling rawan mengalami kerusakan dan rawan bencana pada jalur Petang-Kintamani dan Pupuan.
Seperti kerusakan yang terjadi di Petang. Kelanjutan untuk Petang, nantinya akan tangani pada tahun 2018 dan tahun 2017 baru perencanaan dan rencananya dirubah dengan membangun jembatan. “Kalau masih dibangun seperti sekarang diyakini akan selalu longsor sehingga dirubah lewat pembangunan jembatan di tahun 2018,”pungkasnya.(JcJy)
