Dewan Nilai Tak Efektif, Terkait Inisiatif Badung Serahkan PHR Langsung ke Kabupaten
KataBali.com -DPRD Provinwi Bali menilai, keinginan Pemkab Badung untuk mendistribusikan bantuan pajak hotel dan restoran (PHR) secara langsung kepada enam kabupaten si Bali dinilai tak akan efektif.
Seperti ditegaeka Anggota DPRD Bali dari Fraksi Partai Demokrat, Tjok Gede Asmara Putra Sukawati. Saat diminta pendapatnya, ia menyatakan bahwa keinginan Pemkab Badung tersebut bisa tidak efektif. “Saya kira itu bisa sangat tidak efektif,” kata Tjok Asmara, Rabu kemarin (7/12).
Dikatakan, jika Kabupaten Badung ingin mendistribusikan sendiri bantuan PHR-nya kepada kabupaten pasti tidak akan seimbang. Sementara bila hal itu dibantu pihak Pemprov Bali itu tidak akan terjadi. Sebab, Pemprov Bali bisa melihat kebutuhan kabupaten-kabupaten penerima bantuan PHR dari Badung. “ Ya selama ini kan bisa tersebar secara merata dan berdasarkan kebutuhan dari kabupaten penerima tersebut,” ujar politisi asal Ubud, Gianyar ini.
Menurutnya, jika Kabupaten Badung ingin menyalurkan langsung bisa menimbulkan banyak masalah. Misalnya soal warna politik masing-masing pemerintahan kabupaten penerima bantuan. “Kan politik sudah tidak lepas dari pemerintahan. Kalau warna politik di pemerintahan Badung beda politik dengan kabupaten penerima kan bisa menyebabkan ketakutan bagi kabupaten tersebut. Apakah nanti mereka akan menerima distribusi bantuan PHR itu secara baik dan benar,” paparnya.
Masalah lainnya, kata dia, Kabupaten Badung nantinya bisa kewalahan. Misalnya ada kabupaten yang merasa memberikan sesuatu yang strategis kepada Badung nanti akan memohon bantuan PHR yang lebih tinggi. Contoh misalnya Gianyar dan Bangli. Kedua daerah ini mensuplai air bersih kepada Kabupaten Badung. Kalau kedua kabupaten itu meminta bantuan PHR yang lebih tinggi dan tidak dikasih, mereka bisa menyetop suplai air bersh itu. “Ini kan akan membuat kebingungan bagi Badung. Nanti Badung merasa karena kepentingan saya kepada Gianyar lebih tinggi, ok lah saya kasih lebih besar,” paparnya.
Oleh karena itu, Tjok Asmara, tetap meminta penyaluran bantuan PHR Badung dilakukan sama seperti yang selama ini berjalan, yakni lewat Pemprov Bali. “Kalau ditangani provinsi kan menjadi seperti biasa. Dan selama ini sudah berjalan sangat baik. Dan diterima oleh kabupaten penerima. Kesimpulannya, akan kurang baik kalau Badung langsung mendistribusikan kepada kabupaten penerima,” pungkasnya.(JCJy)
