PPNSB Hadir Sebagai Bentuk Perlawanan Paradigma ‘Copy Paste’ dan Kapitalistik
KataBali.com – Forum Diskusi Peduli Bali mengadakan Diskusi Bulanan dengan mengambil tema ‘Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), Perencanaan Ideologis atau Kegenitan Historis’, dengan menghadirkan narasumber diskusi di antaranya langsung sebagai awak pengendali kebijakan strategis PPNSB dari DPD PDI Perjuagan Provinsi Bali, antara lain, I G.N. Alit Kesuma Kelakan, ST.MSi. selaku Wakil Ketua DPD dan Ketua Dewan Perancang Daerah (Deperda) Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Daerah Provinsi Bali, Imam Munawir (Ketua PRD Bali) di Warung Kubu Kopi, Hayam Wuruk Denpasar Sabtu 23/7 kemarin.
Hadir juga dalam diskusi tersebut anggota komisi II DPR RI Arif Wibowo, fungsionaris DPD PDIP Bali, Ketua Gerindra Badung IGK Puriartha alias Gus Krobo, juga aktivis LSM Ngurah “Gembrong” Karyadi, Wartawan, LSM, mahasiswa dan masyarakat umum.
Menurut Alit Kalakan, PPNSB yang merupakan gawe besar kader PDI Perjuangan sudah terdengar seluruh komponen masyarakat Bali, khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Dalam diskusi yang hangat serta dinamis tersebut, kelompok jurnalis kritis serta LSM yang sudah tidak bisa lagi menahan ‘labirin kritis’ mereka untuk berdiskusi langsung dengan para konseptor dan penentu kebijakan partai ‘Sang eksekutor’ proyek PPNSB yang memulai pilot proyeknya di Pulau Dewata ini.
Dalam pemaparannya, Alit Kalakan, mengapa Bali dijadikan pilot project nasional untuk PPNSB, menurut mantan Wagub Bali ini, karena PDIP Bali memiliki tujuh dari sembilan kepala daerah di Bali.
‘Dengan begitu, tujuh daerah tadi bisa disinergikan dalam melakukan pembangunan. Setiap daerah sudah dipetakan untuk menggali potensi keunggulannya,’ menurut Alit.
Selain itu dalam pemaparannya Alit mencoba membuka perspektif kritis tentang pembangunan holistic di Bali, dengan berbagai permasalahan, fenomena, dan dilema developmentalisme yang sudah bercorak kapitalistik dan imperialistic.
Diantaranya, menurut Alit, bahwa selama ini banyak program-program kerja di tingkat kabupaten kota tidak bersinerji dan terintegrasi satu sama lain, program-program yang ada ‘copy paste’ dan cenderung kapitalistik, dan tidak melihat kebutuhan di lapangan.
Dulu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan given dari Bapeda, sekarang given dari rakyat melalui Tiga Pilar partai, dan sudah ada bukti, ikrar tiga pilar dari rakerda dan rakercab se bali, papar Alit Kalakan.
Dengan PPNSB, dimana partai sebagai ‘lead’ nya mencoba untuk menjaring aspirasi tentang pemetaan permasalahan dan kebutuhan daerah mulai dari anak ranting, ranting, PAC dan DPC melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan tertinggi, lalu hasil tersebut disinerjikan dengan tiga pilar yang ada, petugas partai, legeslatif dan eksekutif untuk merumuskan dan mengeksekusi sesuai kebutuhan daerah dan disinerjikan, terintegrasi serta berkelanjutan, kata Insinyur jebolan Unud ini.
Perumusan program semuanya berdasarkan RPJMD yang sudah dan sedang berjalan di 9 kabupaten/kota dan tingkat provinsi Bali, ujarnya.
‘RPJMD APBD dan indikator kerja SKPD di sembilan kota dan provinsi Bali selama 5 tahun terakhir ini menjadi kajian penerapan PPNSB d Bali sesuai dengan potensi daerah dan karateristik budaya serta ruang fiskal di masing masing kab kota,’ kata Alit.
Indikator APBD, Kinerja perangkat daerah, dan sinergi eksekutif dan legislatif kabupaten/kota dan Provinsi Bali, sehingga bidang-bidang pembangunan yang sudah tertuang dalam PPNSB pada era Presiden Soekarno, dilaksanakan secara kongkrit, adaptif, sinergis, holistic, dan terencana, tegas Alit.
Dalam kalimat penutupannya Alit Kalakan mengatakan, “RPJMD Semesta Berencana menyentakkan semua pihak, yang perhatian dengan masa depan Bali”.
Sementara itu Arif Wibowo, komisi II DPR RI, dimintain oleh peserta diskusi untuk memberikan closing statemen terkait dengan PPNSB mengatakan, “Sesungguhnya PPNSB milik kita semua, pijakan seluruh partai politik yang memang serius mau meneruskan cita-cita pendiri bangsa”.
“PPNSB sebagai dokumen sejarah sekaligus dokumen ide gagasan dan pemikiran besar yang patut kita lanjutkan dengan reaktualisasi pemikiran konseptual untuk masa depan, alam demokrasi seperti kita ketahui, sudah meniscayakan peran strategis partai politik sebagai wadah kaderisasi bangsa untuk menelorkan kebijakan strategis dan kader-kader pelopor pembangunan,” ujar DPR RI dari dapil Jatim ini.(AF)
