BPK; Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Hanya Unsur Transparansi dan Akuntabilitas Juga Kesejahterakan Rakyat

KataBali.com – DENPASAR – Para kepala daerah di Bali yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tata kelola keuangan diingatkan bahwa capaian itu semua untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.

Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis menyampaikan hal itu dalam sambutan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali di ruang Auditorium Kantor Perwakilan BPK Bali, Senin (1/10/2018).

Harry mengapresiasi Pemerintah Daerah Bali yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini WTP secara keseluruhan. Opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Bali.

“Saya menghimbau kepada Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada akhir sambutannya, Harry mengucapkan terima kasih kepada Yulindra Tri Kusumo Nugroho atas semua usaha dan kerja kerasnya dalam posisi sebelumnya.

“Kepala Perwakilan yang baru, untuk dapat meneruskan program-program yang selama ini telah
dirintis oleh pejabat sebelumnya,” harapnya.

Diketahui, Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Bali beralih dari Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Sri Haryoso Suliyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi MalukuUtara.

Sedangkan Yulindra Tri Kusumo Nugroho akan menjalani tugasnya yang baru sebagai Pemeriksa Utama pada Auditorat Keuangan Negara IV.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri anggota Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Auditor Utama keuangan Negara VI, Dori Santosa, Kepala Auditorat VI.B, Rita Amelia, para Bupati dan Walikota seBali serta para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Bali dan para pejabat di lingkungan BPK. (jckc)