ORI Bali Segera Undang Paslon, Untuk Teken Mou Pakta Integritas Peserta Pilkada Buleleng
KataBali.com – Sebagai wujud komitmen terhadap pelayanan publik di Buleleng, Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali akan segera menggelar penandatangan Pakta Integritas dan mengundang bagi pasangan calon peserta Pilkada Buleleng 2017.
Seperti ditegaskan Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatan. Dikonfirmasi di DPRD Bali, Senin (16/01) kemarin, Umar menjelaskan bahwa apabila tidak ada halangan, penandatangan Pakta Integritas akan digelar pada minggu depan. “Minggu depan kayaknya mengundang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng,” ujarnya.
Umar menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Buleleng terkait hal tersebut. Tak hanya koordinasi, bahkan dalam waktu dekat ini, ORI Perwakilan Bali akan mengirimkan surat kepada paslon di Pilkada Buleleng. “Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Buleleng, dan KPU sudah bilang oke. Tinggal kirim surat pemberitahuan saja ke paslon,” tandasnya.
Lebih lanjut, meski sudah berkoordinasi, namun ORI Perwakilan Bali masih dianggap ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas. Salah satu masalah itu yakni soal waktu. Jika merujuk pada tahapan Pilkada Buleleng, kata Umar, paslon hanya memiliki waktu sampai akhir Bulan Januari ini, sebelum memasuki hari tenang. Belum lagi, dengan adanya Debat Publik Pasangan Calon yang disiarkan oleh Televisi Swasta Lokal.
Disisi lain, ORI Perwakilan Bali ingin mempercepat penandatangan tersebut sebelum adanya libur panjang pada minggu ketiga dan minggu keempat di Bulan Januari. “Kami juga masih lihat waktu ini. Tanggal 22 Januari ini sudah libur. Maunya sih tanggal 26 Januari ini, Ombudsman agak susah nyari waktu ini. Terakhir kan tanggal 30-an ini prosesnya di KPU Buleleng. Kalau bisa kita kan sebelum itu,” akunya.
Demikian halnya saat ditanya terkait materi, kata Umar, materi akan sama seperti penandatangan yang selama ini telah dilakukan oleh paslon pada Pilkada Serentak 2015 yang lalu. “Ya seperti yang sudah-sudah sebelumnya. Bagaimana kalau mereka sudah terpilih nanti, bagaimana meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan publik, apakah akan ikut rekomendasi dan saran Ombudsman. Itu saja sih inti-intinya,” pungkasnya. (JCJy)